Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 28
Judul Kemnaker: Pekerja Kontrak dan Outsourcing Tetap Berhak Terima THR
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/26/kemnaker-pekerja-
kontrak-dan-outsourcing-tetap-berhak-terima-thr
Jurnalis Larasati Dyah Utami
Tanggal 2021-04-26 06:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pekerja kontrak dan pekerja
outsourching tetap berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Dirjen Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah
Anggoro Putri memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun
pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima THR Keagamaan.
KEMNAKER: PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING TETAP BERHAK TERIMA THR
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menegaskan bahwa pekerja kontrak dan pekerja outsourching tetap berhak
menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya),
kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima THR Keagamaan.
Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan.
Putri berujar pada prinsipnya peraturan tersebut mewajibkan pengusaha untuk memberi THR
Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.
"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan, " kata Dirjen Putri dalam keterangannya Minggu (25/4/2021).
Dijelaskan Dirjen Putri, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.
Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.
27
