Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

"Silahkan adukan jika ada hak-hak pekerja yang dilanggar dan tidak sesuai kesepakatan atau
aturan yang berlaku," ujarnya, Sabtu (24/4).
Dalam penyaluran THR, kata dia, pihaknya telah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan
perusahaan untuk membayarkan THR dengan tidak tepat waktu, mengingat dampak ekonomi
yang timbulkan pandemi COVID-19 terhadap perusahaan di Karimun.

"Keringanan ini bukan berarti perusahaan boleh tidak bayar THR, tapi lebih kepada dispensasi
waktu pemberian THR lebih longgar dibanding tahun lalu," jelasnya.

Kebijakan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran (SE) yang telah disebar Disnaker Kabupaten
Karimun tertanggal 19 April kemarin, dengan nomor SE/Disnaker-02/IV/214/2021.

Meski ada keringanan bagi perusahaan terhadap pembayaran THR, namun perusahaan yang
tidak terdampak langsung tetap diwajibkan memenuhi hak pekerja sesuai Peraturan Kemenaker
nomor 6 tahun 2016, tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

"Untuk perusahaan yang masih terdampak sehingga berakibat tidak mampu membayar THR,
sesuai dengan ketentuan Permenaker, maka telah ditetapkan beberapa poin kebijakan yang
wajib dipenuhi," ungkapnya.

Poin yang telah ditetapkan di antaranya adalah pengusaha wajib melakukan dialog dengan
pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan, dan
dengan itikad baik.
Selanjutnya, kesepakatan dibuat secara tertulis, yang isinya adalah waktu pembayaran THR
Keagamaan paling lambat sebelum masuknya hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau
buruh yang bersangkutan.

"Perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021, secara tepat waktu kepada pekerja atau buruh, berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan," tegasnya.

Porsi pembayaran THR bagi para pekerja atau karyawan, telah diatur di dalam Undang-Undang
ketenagakerjaan, mulai dari lamanya bekerja, serta jumlah yang wajib dibayarkan oleh
perusahaan.

328