Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

kemarin, belum ada pengaduan dari pekerja/buruh tentang THR. Maupun dari perusahaan yang
merasa keberatan bayar THR.
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek (Hubinsyaker)
Disnakertrans Provinsi Sumsel, Ekky Zakia mengatakan, sejak dibuka 20 April 2021, belum
satupun pengaduan yang masuk, baik dari pekerja maupun perusahaan. "Kami ingatkan, sesuai
surat edaran Menaker, batas akhir pembayaran THR H-7 Lebaran. Tidak boleh dicicil, harus full,"
katanya, kemarin. Kalaupun nantinya ada perusahaan yang mengajukan keringanan untuk
pembayaran THR, akan terlebih dulu dilihat oleh pengawas ketenagakerjaan. Bagaimana
persisnya kondisi perusahaan itu. "Apakah benar masih terdampak pandemi Covid-19 atau
sebenarna bisa bayarkan THR pekerjanya," tukas dia.

Kepala Disnaker Muara Enim, Hj Herawati SH MH melalui Kabid Hubungan Industrial Drs Harry
Murtiyono mengatakan, pihaknya sudah buka posko pengaduan terkait pembayaran THR. "Posko
ini tak hanya terima pengaduan, tapi bantu carikan solusi," jelasnya.

Apabila perusahaan ada dalam membayar THR, paling lambat bisa H-1 dengan catatan ada
kesepakatan antara pengusaha-pekerja. Bila tidak tercapai kesepakatan, maka masuk ke ranah
pengawasan ketenagakerjaan dibawah naungan Disnakertrans Provinsi Sumsel. Kepala Disnaker
Palembang, Yanurpan Yani mengatakan, posko pengaduan sudah dibuka.

"Untuk pengaduan juga bisa menghubungi petugas layanan pos pengaduan THR 2021,"
ungkapnya. Ada enam petugas yang disiagakan. Kabid Disnakertrans OKI, Rizal mengaku,
edaran dari Menaker ditujukan kepada gubernur. Tindak lanjut dari gubernur ke bupati belum
ada.

Sementara, Disnakertrans Lahat terus sosialisasi ke perusahaan aturan pembayaran THR tahun
ini. "Karena H-7 THR karyawan sudah harus dibayarkan," ujar Kadisnakertrans Lahat, Mustofa
Nelson melalui Kabid HI Hamson Efendi didampingi Kasubag Pengupahan Andre Kurniawan.
Setidaknya ada 60 badan usaha di Lahat. "Tapi sampai sekarang belum ada laporan," ucap dia.
Ada sanksi administrasi dan sanksi denda kepada pengusaha jika telat atau tidak bayarkan THR.
"Sudah diatur dalam surat edaran Menaker," kata Kabid Penyelesaian Hubungan Industrial
Disnaker OKU, Ipan Saputra. Berdasar SE tersebut, jika perusahaan tidak memiliki kesanggupan
untuk bayar THR, maka harus ada kesepakatan tertulis kedua belah pihak. Surat kesepakatan
itu wajib dilaporkan kepada Disnaker paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
Plt Kadisnakertrans Ogan Ilir, Edy Demang melalui Kabid Hubinjamsostek Novi S Suseno
mengatakan, posko pengaduan akan dibuka mulai 26 April. Langkah yang sama diambil Disnaker
Prabumulih yang baru akan mengaktifkan posko pengaduan Senin nanti.

Sesuai perintah Menaker, harus buka posko pengaduan," kata Kepala Disnaker Kota Prabumulih,
Bambang Sukaton. Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Empat Lawang, Aidil
Yuliansyah melalui Kabid Tenaga Kerja, Joni Verdi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti
jika ada perusahaan yang tidak memberikan THR.
Kepala Disnakertrans PALI, Usman Dani mengimbau kepada seluruh perusahaan agar bayar THR
pekerja tepat waktu. "Bagi perusahaan genting atau tidak mampu memberikan THR kepada
pekerjanya, bisa berembuk menghasilkan mufakat bersama, tapi dengan syarat harus diketahui
Disnakertrans," terangnya.
Sebelumnya, Menaker RI, Ida Fauziyah lewat SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2021. Intinya, THR wajib dibayar penuh, bukan dicicil
seperti tahun lalu. THR Keagamaan dibayaar paling lambat 7 hari sebelum hari raya.

331