Page 335 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 335
Judul Buruh di Jatim Diminta LaNyalla Manfaatkan Posko Pemprov Jika Tak
Dapat THR
Nama Media suarainvestor.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.suarainvestor.com/buruh-di-jatim-diminta-lanyalla-
manfaatkan-posko-pemprov-jika-tak-dapat-thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-24 13:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Posko pengaduan THR yang diluncurkan
Pemprov Jatim dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para buruh dan pekerja ataupun
karyawan apabila THR terkendala. Segera mengadu ke posko-posko tersebut apabila ada
masalah untuk mendapatkan THR
positive - LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Pelayanan publik ini tentunya merupakan
inovasi layanan yang diberikan pemerintah provinsi agar bisa segera merespons masalah-
masalah yang terjadi menjelang hari raya Idul Fitri yang dialami buruh, pekerja atau karyawan
positive - LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Apresiasi kami sampaikan kepada
pemerintah Jatim yang merespons cepat masalah yang krusial seperti THR. Ini perlu juga
dicontoh oleh daerah lain
positive - LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Pemerintah sudah mewajibkan pembayaran
THR tahun 2021 harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri. Perusahaan harus
memenuhinya dan saya siap mengawal agar para pengusaha membayar kewajibannya
neutral - LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Jadi jangan main-main karena sudah
merupakan aturan rigid yang telah dibahas bersama, termasuk dengan pengusaha dan serikat
buruh serta pekerja
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) membentuk posko pengaduan tunjangan hari hari raya
(THR). Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengimbau para buruh dan pekerja di
Jatim untuk memanfaatkan posko tersebut jika tidak mendapatkan THR dari tempatnya bekerja.
Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, posko pengaduan THR yang dibuat Pemprov tersebar
di 38 kabupaten/kota, 16 balai latihan kerja (BLK), dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Jatim.
334
