Page 331 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

positive - Ipan Saputra (Kabid Penyelesaian Hubungan Industrial Disnaker OKU) Sudah diatur
dalam surat edaran Menaker
neutral - Bambang Sukaton (Kepala Disnaker Kota Prabumulih) Sesuai perintah Menaker, harus
buka posko pengaduan

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat tertulis dan
memuat waktu pembayaran THR dengan syarat, paling lambat tetap dibayar sehari sebelum (H-
1) hari raya,

Ringkasan

Setelah tahun lalu banyak dicicil, para pekerja/buruh berharap tunjangan hari raya (THR) lebaran
2021 ini dibayarkan full. Pedomannya, surat edaran yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja
(Menaker). Harapan yang sama dilontarkan Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Bersatu Muara
Enim (FSBBM), Rahmansyah SH MH. Pihaknya harapkan pengertian perusahaan terhadap hak-
hak pekerja terkait THR ini. Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan
Jamsostek (Hubinsyaker) Disnakertrans Provinsi Sumsel, Ekky Zakia mengatakan, sejak dibuka
20 April 2021, belum satupun pengaduan yang masuk, baik dari pekerja maupun perusahaan.
Kepala Disnaker Muara Enim, Hj Herawati SH MH melalui Kabid Hubungan Industrial Drs Harry
Murtiyono mengatakan, pihaknya sudah buka posko pengaduan terkait pembayaran THR.
Sebelumnya, Menaker RI, Ida Fauziyah lewat SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
pelaksanaan pemberian THR Keagamaan 2021. Intinya, THR wajib dibayar penuh, bukan dicicil
seperti tahun lalu. THR Keagamaan dibayaar paling lambat 7 hari sebelum hari raya.

BOLEH DIUNDUR, THR TETAP FULL

Masih Terdampak Pandemi, Paling Telat H-1 Lebaran

Pekerja Minta Tak Dicicil Lagi

Setelah tahun lalu banyak dicicil, para pekerja/buruh berharap tunjangan hari raya (THR) lebaran
2021 ini dibayarkan full. Pedomannya, surat edaran yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja
(Menaker). "Tolong dibayar penuh, jangan dicicil lagi THR kami. Karena banyak sekali keperluan
yang bisa ditutupi dengan uang THR," kata Diah, seorang pekerja swasta, warga Palembang,
kemarin (23/4).

Harapan yang sama dilontarkan Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Bersatu Muara Enim
(FSBBM), Rahmansyah SH MH. Pihaknya harapkan pengertian perusahaan terhadap hak-hak
pekerja terkait THR ini.

"Jangan sampai dicicil lagi dan terjadi sengketa. Suasana kerja bisa jadi tidak nyaman karena
itu," cetusnya. Sesuai edaran, batas akhir pembayaran THR H-7 Lebaran. Tapi jika perusahaan
masih terdampak pandemi, diperkenankan diundur hingga H-1 Lebaran dengan tetap tidak boleh
dicicil.

"Kalau besarannya, masa kerja 12 bulan lebih THR-nya 1 bulan upah. Kalau masa kerja lebih 1
bulan, tapi kurang dari 12 bulan, besarnya THR dihitung proporsional. Itu sudah aturannya,"
bebernya. Bagi pekerja/buruh dengan hubungan sebagai pekerja tetap (PKWTT) yang di-PHK
perusahaan 30 hari sebelum hari raya keagamaan, juga tetap berhak atas THR.

"Jika perusahaan terlambat bayar THR, sanksinya denda 5 persen dari total THR harus dibayar,"
jelasnya. Meski sudah kena denda, perusahaan tetap harus bayarkan THR pekerja. Hingga
330