Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

TENANG, KEMNAKER PASTIKAN PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING BERHAK
TERIMA THR
JAKARTA, JOGLOSEMAR NEWS.COM - Pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak,
ataupun pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) dipastikan berhak menerima Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah
Anggoro Putri.

Perihal pembayaran THR Keagamaan itu sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE tersebut pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk
memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Putri dalam keterangan tertulis, Minggu (25/4/2021).
Putri mengatakan ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.
Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.
Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan.

Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila
dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama satu
bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung,
maka berhak mendapatkan THR juga," ujar Putri.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah untuk
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.

Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih; atau
upah pokok termasuk tunjangan tetap. Apabila upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak
tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, di mana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," ujar Putri.

Adapun pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan
dihitung melalui dua ketentuan.

Ketentuan tersebut memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah yang diterima dalam
12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (rata-rata upah yang
diterima tiap bulan selama masa kerja).

72