Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 122
DEMO OMNIBUS LAW DI SURABAYA KEMBALI DIGELAR, MASSA DIPREDIKSI 15
RIBU BURUH
Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali digelar, Selasa (27/10/2020). Kali ini titik pusat
demo di kantor gubernur. Massa diperkirakan belasan ribu buruh. Mereka turun ke jalan tolak
Omnibus Law dan memperjuangkan kenaikan upah minimum tahun 2021.
Demo akan diikuti 16 konfederasi dan federasi serikat pekerja atau serikat buruh. Di antaranya,
KSPSI, KSPI, KSBSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP KEP
KSPI, FSPMI KSPI, FSP PPMI KSPI, FSP FARKES Rev. KSPI, FSP KAHUTINDO, FSP PRODUKTIVA,
SPN, SARBUMUSI dan FSP FARKES SPSI.
"Massa aksi diperkirakan mencapai 15 ribu orang dari berbagai daerah kawasan industri di Jawa
Timur," kata Jubir Aliansi Serikat Pekerja, Jazuli, Senin (26/10/2020).
Massa akan bergerak secara bergelombang dari kawasan industri menuju titik kumpul utama di
Bundaran Waru, Kebun Binatang Surabaya (KBS) dan Kawasan Industri Margomulyo sekitar
pukul 12.00 WIB. Kemudian serentak menuju kantor Gubernur Jawa Timur. Diperkirakan massa
aksi tiba di Jalan Pahlawan Surabaya sekitar pukul 14.00 WIB.
Aksi ini merupakan kelanjutan demonstrasi pada (8/10) dan tindak lanjut pertemuan dengan
Menpolhukam RI pada (14/10) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil
apapun.
"Di mana Pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam RI tidak dapat menjelaskan substansi dari
isi UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja, khususnya mengenai upah minimum, pengurangan
pesangon, PKWT, penggunakan tenaga kerja outsourcing dan lainnya," jelasnya.
Namun, serikat pekerja Jatim berjanji pada demo besok akan dilakukan secara tertib dan patuh
protokol kesdhagan. "Kami berkomitmen aksi demonstrasi besok akan dilakukan secara tertib
dan damai serta menerapkan protokol kesehatan, minimal menggunakan masker dan membawa
hand sanitizer," ujarnya.
Berikut tuntutan aksi pendemo:
1. Tolak UU Omnibus Law Tentang Cipta Kerja Mendesak Presiden RI agar menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk membatal UU (Omnibus Law)
tentang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu.
2. Tolak penurunan kualitas komponen kebutuhan hidup layak (KHL) dalam Permenaker No. 18
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 21 Tahun 2016
tentang Kebutuhan Hidup Layak.
3. Tetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 2,5 juta sesuai dengan nilai rata-rata
UMK di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020.
4. Naikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2021 di Jawa Timur sebesar Rp 600
ribu dengan memasukkan komponen kebutuhan protokol kesehatan.
5. Tetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota
(UMSK) tahun 2021 di Jawa Timur secara bersamaan dengan penetapan UMK.
121
