Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

INI ANCAMAN SP IHT JIKA CUKAI ROKOK DINAIKKAN

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (FSP RTMM-SPSI) yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja industri hasil
tembakau (IHT) mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berimbang atas
regulasi dan kenaikan cukai rokok tahun depan.

Ketua Umum FSP RTMM Sudarto mengatakan bila permintaan tidak diperhatikan,. dengan
terpaksa dilakukan unjuk rasa nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Masifnya pemberitaan tentang rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau 2021
sebesar 13 persen hingga 20 persen dan waktu pengumuman kenaikan cukai yang tertunda,
biasanya awal Oktober setiap tahun, mengindikasikan bahwa surat kami tidak diperhatikan
sama sekali oleh pemerintah," ungkapnya melalui siaran pers pada Senin (26/10/2020).

Sudarto mengemukakan surat dari Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI tertanggal 9 September
2020 dengan Nomor 906/B/PP FSP RTMM-SPSI/IX/2020 itu ditujukan kepada Presiden dan
ditembuskan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan
Dirjen Bea Cukai.

Isi pokok surat tersebut yakni memohon perlindungan atas hilangnya pekerjaan anggota yang
bekerja di IHT akibat pabrik yang tutup dikarenakan regulasi dan kebijakan yang tidak adil,
sehingga pekerja atau buruh menjadi korbannya.

Sudarto menyampaikan kenaikan cukai tahun ini sudah mencekik ditambah dengan
mewabahnya pandemi Covid-19, membuat IHT semakin tertekan dan tidak menentu.

"Imbasnya adalah pada pekerja, anggota kami yang terlibat dalam sektor industri ini. Penurunan
produksi menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan, dan tentu daya beli pekerja,"
paparnya.

Menurutnya, pemerintah sudah abai khususnya pada pekerja yang menggantungkan
penghidupannya dari industri legal ini. Dia mengatakan saat ini pemerintah memerlukan
penerimaan cukai dan pajak hasil tembakau, tetapi pekerja juga butuh kelangsungan bekerja
dan penghidupan yang layak.

"IHT bukan sapi perah bagi penerimaan negara tanpa ada stimulus yang signifikan untuk bisa
bertahan walau alasan kesehatan selalu menjadi pertimbangan utama. Pengusaha IHT bisa
menutup industrinya dan mengalihkan usahanya pada sektor lain, tetapi bagaimana dengan
pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas," paparnya.

Adapun sejumlah poin utama yang diajukan oleh PP FSP RTMM-SPSI adalah : Pertama , batalkan
rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada 2021, karena
akan berdampak langsung kepada pekerja IHT.

Kedua , meminta Menteri Keuangan agar melibatkan kementerian terkait dalam mengambil
kebijakan kenaikan HJE-Cukai tahun 2021 di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya di

125