Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

pun berharap adanya kenaikan agar kehidupan buruh bisa lebih sejahtera. "Minimal bisa jadi
Rp2 juta per bulannya," kata Budiyana kepada wartawan, Senin (26/10/2020).

Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Ahsan
Jihadan mengatakan pembahasan upah akan mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja.
"Provinsi sudah koordinasi dengan Pemerintah Pusat tentang masalah upah, tapi masih
mnunggu adanya peraturan pelaksana dari undang-undang terbaru," katanya.

BURUH GUNUNGKIDUL MINTA KENAIKAN UPAH JADI RP2 JUTA

Serikat pekerja di Gunungkidul mendesak kenaikan upah minimum dari Rp1.705.000 menjadi
Rp2 juta di tahun depan.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul, Budiyono,
mengatakan upah di Gunungkidul merupakan yang terendah di DIY. Ia pun berharap adanya
kenaikan agar kehidupan buruh bisa lebih sejahtera. "Minimal bisa jadi Rp2 juta per bulannya,"
kata Budiyana kepada wartawan, Senin (26/10/2020).

Menurutnya, kenaikan upah minimum kabupaten tidak lepas banyaknya pabrik yang berdiri di
wilayah Gunungkidul. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan agar jadi salah satu
acuan dalam menetapkan upah terbaru. "Saat ini upah yang berlaku Rp1.705.000," katanya.

Budiyono mengatakan pandemi Corona membuat survei kebutuhan hidup layak tak bisa
dilaksanakan secara maksimal. Kondisi ini diperparah dengan adanya undang-undang baru yang
masih menjadi polemik hingga sekarang. Sementara, Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang
Pengupahan tidak bisa lagi diterapkan karena dampaknya akan berpengaruh terhadap nasib
buruh.

"Kalau PP No.78 diterapkan, upah malah turun karena penetapan berdasarkan inflasi dan laju
pertumbuhan ekonomi. Dari sisi ekonomi angkanya minus, jadi berdasarkan kesepakatan serikat
pekerja di provinsi, kami tetap meminta adanya kenaikan," katanya.

Meski demikian, serikat pekerja tetap membuka ruang diskusi. Sebagai contoh apabila ada
pengusaha yang tidak kuat membayar, harus membuat surat secara resmi tentang hal tersebut.
"Bisa diomongkan dengan baik-baik. Ya kalau memang tidak kuat, bisa berdiskusi dengan
pekerja masing-masing," ungkapnya.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul Ahsan
Jihadan mengatakan pembahasan upah akan mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja.
"Provinsi sudah koordinasi dengan Pemerintah Pusat tentang masalah upah, tapi masih
mnunggu adanya peraturan pelaksana dari undang-undang terbaru," katanya.

189