Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 26

SERIKAT PEKERJA TEMBAKAU MINTA RENCANA KENAIKAN CUKAI ROKOK
              DIBATALKAN
              Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
              (FSP  RTMM-SPSI)  berharap  pemerintah  membatalkan  rencana  kenaikan  tarif  cukai  hasil
              tembakau pada 2021 mendatang.

              "Kami  memohon  kepada  pemerintah  agar  membatalkan  rencana  kenaikan  Cukai  Hasil
              Tembakau  (CHT)  dan  Harga  Jual  Eceran  (HJE)  pada  tahun  2021,  karena  akan  berdampak
              langsung kepada pekerja industri hasil tembakau," kata Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto
              dalam pernyataan di Jakarta, Senin 26 Oktober 2020.

              Di tengah pandemi yang masih terjadi, pemerintah dikabarkan akan menaikkan tarif CHT hingga
              dua digit. Pemerintah dikabarkan akan menaikkan tarif CHT di kisaran 13-20 persen. Namun
              pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada awal pekan lalu, menyatakan masih
              menghitung besaran kenaikan tarif. Pada 2020, pemerintah telah menaikkan tarif CHT sebesar
              23 persen.

              "Kenaikan cukai tahun 2020 yang mencekik ditambah dengan mewabahnya pandemi COVID-
              19,  telah  membuat  kondisi  industri  hasil  tembakau  semakin  tertekan  dan  tidak  menentu.
              Imbasnya adalah pada pekerja, anggota kami yang terlibat dalam sektor industri ini. Penurunan
              produksi  telah  menyebabkan  penurunan  penghasilan,  kesejahteraan  dan  tentu  daya  beli
              pekerja," ujar Sudarto.

              Karena  itu,  serikat  pekerja  yang  menaungi  148.693  pekerja  industri  hasil  tembakau  itu
              mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok di tahun depan.

              "Kami  juga  berharap  pemerintah  melindungi  industri  rokok  kretek  sebagai  industri  khas
              Indonesia  dan  padat  karya,  yang  paling  rentan  terkena  program  efisiensi  di  industri  hasil
              tembakau," kata Sudarto.
              Sudarto  menuturkan  apabila  permintaan  serikat  pekerja  tersebut  tidak  diperhatikan  oleh
              pemerintah, maka pihaknya akan menggunakan hak mengemukakan pendapat di muka umum
              dengan cara unjuk rasa nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.































                                                           25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31