Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
        P. 266
     Judul               Jokowi Teken PP Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
                Nama Media          hukumonline.com
                Newstrend           ULD Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f965153590c7/jokowi-
                                    teken-pp-unit-layanan-disabilitas-bidang-ketenagakerjaan
                Jurnalis            M. Agus Yozami
                Tanggal             2020-10-26 11:32:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif
              Ringkasan
              Pada 13 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah
              (PP) No.60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Penerbitan
              PP  ini  merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  No.8  Tahun  2016  tentang  Penyandang
              Disabilitas.
              JOKOWI TEKEN PP UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN
              Pada 13 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah
              (PP) No.60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Penerbitan
              PP  ini  merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  No.8  Tahun  2016  tentang  Penyandang
              Disabilitas.
              "PP ini sebagai wujud komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk menghormati, melindungi,
              dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan
              kesejahteraan," seperti dilansir situs Setkab , Senin (26/10).
              Pasal 1 angka 8 PP 60/2010 menyatakan, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
              mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama
              yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
              berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan
              hak.
                                                          265





