Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 266

Judul               Jokowi Teken PP Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

                Nama Media          hukumonline.com
                Newstrend           ULD Ketenagakerjaan

                Halaman/URL         https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f965153590c7/jokowi-
                                    teken-pp-unit-layanan-disabilitas-bidang-ketenagakerjaan

                Jurnalis            M. Agus Yozami
                Tanggal             2020-10-26 11:32:00

                Ukuran              0
                Warna               Warna

                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan


              Pada 13 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah
              (PP) No.60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Penerbitan
              PP  ini  merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  No.8  Tahun  2016  tentang  Penyandang
              Disabilitas.




              JOKOWI TEKEN PP UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

              Pada 13 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah
              (PP) No.60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Penerbitan
              PP  ini  merupakan  amanat  dari  Undang-Undang  No.8  Tahun  2016  tentang  Penyandang
              Disabilitas.

              "PP ini sebagai wujud komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk menghormati, melindungi,
              dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan
              kesejahteraan," seperti dilansir situs Setkab , Senin (26/10).

              Pasal 1 angka 8 PP 60/2010 menyatakan, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
              mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama
              yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
              berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan
              hak.







                                                          265
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271