Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

Peraturan ini antara lain mengatur sumber daya, tugas, pemantauan dan evaluasi, pelaporan,
pembinaan, dan pengawasan, serta pendanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan atau disebut ULD Ketenagakerjaan.

( Adapun keanggotaan ULD terdiri atas koordinator, sekretaris, dan anggota, yang bersifat ex-
officio. "Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya," bunyi Pasal 3 ayat (4).

Pemda menyediakan sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan yang memiliki
pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani penyandang disabilitas.
"Sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan, meliputi: a. Pegawai ASN yang berada pada
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di
provinsi dan kabupaten/kota; dan b. tenaga pendamping Penyandang Disabilitas," bunyi Pasal
5 ayat (2) peraturan ini.

Sarana dan prasarana ULD disediakan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan
akses bagi Penyandang Disabilitas. Dituangkan dalam Pasal 7 ayat (2), sarana dan prasarana
tersebut paling sedikit meliputi ruang pelayanan yang memenuhi standar dan mudah diakses
untuk melaksanakan layanan ULD Ketenagakerjaan; fasilitas yang mudah diakses pada ruang
pelayanan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan fasilitas pendukung lainnya.

"Tugas ULD Ketenagakerjaan, meliputi: a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas; b. memberikan informasi kepada
pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen,
penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier
yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas; c. menyediakan
pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas; d. menyediakan pendampingan
kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan e.
mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan
dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas," bunyi Pasal 8 PP ini.

Menurut peraturan ini, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan dan kinerja ULD. "Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk
akuntabilitas dan pengendalian mutu dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
atas pekerjaan Penyandang Disabilitas," bunyi Pasal 14 ayat (2).

Penyelenggara ULD wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada gubernur dan bupati/wali
kota. "Gubernur dan bupati/wali kota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan ULD
Ketenagakerjaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan," bunyi Pasal 15 ayat (2).

Dituangkan dalam PP ini, pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan ULD dapat bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 18 peraturan
yang diundangkan di Jakarta, tanggal 13 Oktober 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Yasonna H Laoly.

266