Page 334 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 334
Dari aspek kebijakan, publik cukup terbelah dalam memandang skala prioritas pengesahan UU
Cipta Kerja.
Sebanyak 47 persen memandangan UU Cipta Kerja mendesak disahkan untuk membuka
lapangan kerja atau mempermudah perizinan usaha.
Sementara 39,7 persen menilai UU Cipta Kerja tak mendesak disahkan dengan alasan
pembahasan belum matang serta kondisi pemerintah dan masyarakat yang masih fokus pada
Covid-19. Sisanya sebanyak 13,3 persen menjawab tidak tahu.
Namun, terkait dampak UU Cipta Kerja, ditemukan bahwa lebih dari separuh responden yaitu
51,7 persen tidak yakin UU Cipta Kerja akan menarik investasi dan mengurangi pengangguran.
Sementara itu, sebanyak 38,4 persen yakin dan 9,9 persen tidak tahu.
Terkait substansi di klaster ketenagakerjaan, berikut ini pilihan responden terhadap sejumlah
aturan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
Uang pesangon 55,4 persen setuju dengan UU Cipta Kerja 29,8 persen memilih aturan UU
Ketenagakerjaan 14,8 persen tidak tahu Waktu lembur 54 persen memilih aturan UU
Ketenakerjaan 34,4 persen setuju dengan UU Cipta Kerja 11,6 persen tidak tahu Hak cuti
panjang 53,6 persen setuju dengan UU Cipa Kerja 30,7 persen tetap sepakat dengan UU
Ketenagakerjaan 15,7 persen tidak tahu Upah minimum provinsi 51,6 persen setuju dengan UU
Cipta Kerja 39 persen memilih aturan UU Ketenagakerjaan 9,4 persen tidak tahu Survei
diselenggarakan pada 20-22 Oktober dengan melakukan wawancara telepon terhadp 523
responden yang tersebar di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan
nirpencuplikan penelitian 4,3 persen.
333
