Page 331 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 331

Judul               KSPI Ancam Kepung Kantor Jokowi, FH Berteriak Keras: Negara Tidak
                                    Akan Tunduk!
                Nama Media          wartaekonomi.co.id

                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.wartaekonomi.co.id/read310840/kspi-ancam-kepung-
                                    kantor-jokowi-fh-berteriak-keras-negara-tidak-akan-tunduk

                Jurnalis            Redaksi
                Tanggal             2020-10-26 09:44:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000

                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos

                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ferdinand Hutahaean (Mantan politisi Partai Demokrat) Pemerintah punya otoritas
              untuk melakukan kebijakan atas nama konstitusi demi ratusan juta kelompok masyarakat lain

              positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertama, direncanakan tanggal 28 Oktober. Kalau Presiden
              menandatangani UU Cipta Kerja, pada saat itu, karena 29 Oktober tanggal merah, 31 Oktober
              hari Minggu, maka tanggal 1 November bisa dipastikan buruh-buruh KSPI akan menyerukan
              aksi nasional di seluruh Indonesia. Sebanyak 20 provinsi lebih dari 200 kabupaten/kota

              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Tiada batas waktu, kapan saja kami akan persiapkan aksi-
              aksi terstruktur, terarah, dan konstitusional




              Ringkasan

              Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean turut menanggapi ancaman Konfederasi
              Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) yang akan menggelar demo besar-besaran pada 1 November
              2020 soal klaster ketenagakerjaan. Menurut FH, negara tidak boleh tunduk pada tekanan dan
              ancaman seperti dari KSPI. "Pemerintah punya otoritas untuk melakukan kebijakan atas nama
              konstitusi  demi  ratusan  juta  kelompok  masyarakat  lain,"  cuitnya  dalam  akun  Twitternya,
              @FerfinandHaean3, seperti dilihat, Senin (26/10/2020).







                                                          330
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336