Page 327 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 327

Ringkasan

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal meralat jadwal aksi demo
              dalam rangka menolak UU Cipta Kerja yang semula 1 November 2020 menjadi 2 November
              2020.

              Said mengatakan, aksi demo akan dilaksanakan pada 2 November jika UU Cipta Kerja ditanda
              tangani Presiden Jokowi yang kabarnya akan dilakukan pada 28 Oktober 2020.



              BUKAN 1 NOVEMBER, KSPI PASTIKAN AKAN DEMO BESAR-BESARAN 2 NOVEMBER
              2020

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal meralat jadwal aksi demo
              dalam rangka menolak UU Cipta Kerja yang semula 1 November 2020 menjadi 2 November
              2020.

              Said mengatakan, aksi demo akan dilaksanakan pada 2 November jika UU Cipta Kerja ditanda
              tangani Presiden Jokowi yang kabarnya akan dilakukan pada 28 Oktober 2020.

              "Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
              Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said dalam keterangan tertulis
              yang diterima Kompas.com, Senin (26/10/2020).

              Said mengatakan, aksi demo akan melibatkan puluhan ribu buruh KSPI, KSPSI Andi Gani, dan
              32 federasi serikat yang dipusatkan di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

              Menurut Said, aksi demo akan disertai dengan penyerahan berkas uji materi atau judicial review
              ke MK.

              "Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan
              agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta presiden
              untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut," ujarnya.


              Tak hanya itu, Said mengatakan, KSPI akan melanjutkan aksi demo berskala nasional pada 9
              sampai 10 November 2020 yang akan diikuti ratusan ribu buruh.

              Tuntunan aksi ini adalah meminta DPR RI mencabut UU Cipta Kerja melalui proses legislative
              review sesuai mekanisme UUD 1945 Pasal 20, 21, dan 22A serta Undang-Undang Pembentukan
              Peraturan Perundang-undangan (PPP).


              Kemudian, meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia.

              Menurut Said, aksi demo pada 9-10 November 2020 akan dilaksanakan di 24 provinsi dan 200
              kabupaten/kota, diantaranya adalah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon,
              Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang dan Indramayu.


              Kemudian,  Cirebon,  Bandung  Raya,  Cimahi,  Cianjur,  Sukabumi,  Semarang,  Kendal,  Jepara,
              Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.



                                                          326
   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332