Page 340 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 340

SERIKAT BURUH AKAN GELAR AKSI 2 NOVEMBER JIKA JOKOWI TEKEN UU CIPTA
              KERJA

              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  menyatakan  akan  menggelar  aksi  serentak
              menolak UU Cipta Kerja bersama beberapa serikat buruh lainnya pada 2 November 2020. Hal
              ini dilakukan jika UU Cipta Kerja diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan diberi nomor.

              "Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
              Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam
              keterangan persnya, Senin (26/10/2020).

              KSPI memprediksi UU Cipta Kerja diteken Jokowi pada 28 Oktober 2020. Said menyebut aksi ini
              akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana.

              Aksi ini akan berbarengan dengan upaya KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi serta konfederasi
              serikat buruh menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada 2 November
              2020.

              Adapun tuntutan para buruh yakni, agar MK membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan
              meminta  Presiden  untuk  mengeluarkan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang
              (perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

              "Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200
              kabupaten dan kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah
              Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh," jelas Said.

              Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9-10
              November yang diikuti ratusan ribu buruh. Tuntutannya, DPR RI harus melakukan pencabutan
              Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945
              Pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

              Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

              Selain  meminta  pencabutan  Omnibus  Law  UU  Cipta  Kerja,  dalam  aksi  pada  tanggal  9-10
              November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu, meminta kenaikan upah
              minimum  2021  sebesar  8%  di  seluruh  Indonesia  dan  menolak  tidak  adanya  kenaikan  upah
              minimum 2021.

              "Aksi  KSPI  dan  serikat  buruh  lainnya  ini  adalah  aksi  antikekerasan  non  violence.  Aksi  ini
              diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
              damai serta tertib," tutur Said.















                                                          339
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345