Page 340 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 340
SERIKAT BURUH AKAN GELAR AKSI 2 NOVEMBER JIKA JOKOWI TEKEN UU CIPTA
KERJA
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi serentak
menolak UU Cipta Kerja bersama beberapa serikat buruh lainnya pada 2 November 2020. Hal
ini dilakukan jika UU Cipta Kerja diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan diberi nomor.
"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam
keterangan persnya, Senin (26/10/2020).
KSPI memprediksi UU Cipta Kerja diteken Jokowi pada 28 Oktober 2020. Said menyebut aksi ini
akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana.
Aksi ini akan berbarengan dengan upaya KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi serta konfederasi
serikat buruh menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada 2 November
2020.
Adapun tuntutan para buruh yakni, agar MK membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan
meminta Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
(perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200
kabupaten dan kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah
Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh," jelas Said.
Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9-10
November yang diikuti ratusan ribu buruh. Tuntutannya, DPR RI harus melakukan pencabutan
Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945
Pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Selain meminta pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10
November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu, meminta kenaikan upah
minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah
minimum 2021.
"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi antikekerasan non violence. Aksi ini
diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus
damai serta tertib," tutur Said.
339