Page 344 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 344
KSPI memperkirakan, Presiden akan menanda tangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling
lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29-31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI
AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.
Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan
agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden
untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
(Infografis: UU Cipta Kerja Kembali Berubah di Istana Diakui Ketua Baleg DPR) "Aksi nasional
buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200 kab/kota yang
diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan
ribu buruh," kata Said Iqbal.
Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9-10
November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan
pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme
UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.
343
