Page 346 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

BURUH BERENCANA AKSI SERENTAK 2 NOVEMBER

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh akan
menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja serentak secara nasional pada 2 November 2020
mendatang. Aksi ini digelar kalau UU Cipta Kerja itu sudah ditandatangani Jokowi.

"Bilamana UU Cipta Kerja ditandatangani presiden dan sudah ada nomornya, berdasarkan
informasi yang berkembang bahwa akan ditandatangani 28 Oktober 2020, KSPI dan beberapa
serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja," kata Said
melalui pesan yang diterima Republika.co.id , Senin (25/10).

KSPI memperkirakan, presiden akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling
lambat 28 Oktober. Penandatangan itu bertepatan dengan cuti bersama dan libur panjang yang
juga berlangsung hingga 31 Oktober 2020. Karena itu, KSPI, KSPSI AGN, dan 32
federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah
Konstitusi pada Senin (2/11) pekan depan. Bersamaan dengan penyerahan uji materi itu, ada
aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi dan Istana.

Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan
agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden
untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200
kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi
diikuti puluhan ribu buruh," kata Said Iqbal.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 propinsi pada 9-10 November
yang diikuti ratusan ribu buruh. Pada aksi ini, buruh akan meminta DPR RI harus melakukan
pencabutan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal
20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, tuntutan buruh lainnya yaitu meminta
kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia. Buruh juga akan menolak
jika tidak ada kenaikan upah minimum 2021. Said Iqbal mengatakan, aksi nasional tersebut
serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan 200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok,
Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu,
Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya,
Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti-kekerasan 'non violence'. Aksi ini
diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkistis dan harus
damai serta tertib," ujarnya menambahkan.

345