Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020

Title KSPI TOLAK WACANA THR TIDAK 100 PERSEN ATAU DICICIL
Media Name sindonews.com
Pub. Date 04 Mei 2020
https://nasional.sindonews.com/read/16483/15/kspi-tolak-wacana-thr-tid ak-100-persen-
Page/URL
atau-dicicil-1588575902
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menentang rencana
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengeluarkan kebijakan yang melonggarkan
pengusaha untuk tidak membayar tunjangan hari raya (THR) 100 persen atau bisa
mencicil.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan setiap
pengusaha wajib membayar THR 100 persen.

Itu berlaku bagi pekerja dengan masa bakti di atas satu tahun.

Untuk yang belum mencapai 1 tahun, THR dibayarkan proporsional sesuai masa
kerja. KSPI mendesak rencana dibuatnya surat edaran Menaker tidak boleh
bertentangan dengan aturan-aturan di atas.

Pengusaha wajib membayar THR sebesar satu bulan gaji.

"THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk kerja, diliburkan sementara
karena Covid-19, yang dirumahkan, dan yang di-PHK dalam rentang waktu H-30
dari Lebaran," terang Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang
diterima SINDOnews , Senin (4/5/2020).

Di tengah pandemi Covid-19 ini, penting untuk tetap menjaga daya beli buruh. Jika
THR dibayar tidak penuh atau tidak sama sekali, KSPI memprediksi hal tersebut
akan memukul daya beli buruh. Efek dominonya, konsumsi turun drastis yang
menyebabkan pertumbuhan ekonomi makin hancur.

Saiq Iqbal menegaskan, surat edaran yang akan diterbitkan Menaker tidak boleh
membuka ruang untuk THR dibayar secara dicicil dan di bawah 100 persen. Bila ada
aturan yang memperbolehkan itu, Said menyebut Menaker seperti 'menjilat
ludahnya sendiri'.

"Karena kebijakan itu bertentangan dengan peraturan pemerintah. KSPI
menyerukan kepada pemerintah untuk menyelamatkan daya beli buruh dan rakyat

Page 163 of 203.