Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020

Title BURUH MINTA PENGUSAHA TAK CICIL BAYAR THR
Media Name liputan6.com
Pub. Date 04 Mei 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4244890/buruh-minta-pengusaha-tak -cicil-bayar-
Page/URL
thr
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak
rencana dikeluarkannya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) berisi
kelonggaran bagi pengusaha untuk tidak membayar Tunjangan Hari Raya ( THR )
sebesar 100 persen atau dengan cara mencicil.

"Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan, setiap pengusaha wajib membayar THR 100
persen bagi pekerja yang memiliki masa kerja di atas 1 tahun. Bagi yang masa
kerjanya di bawah satu tahun, maka upahnya dibayarkan proporsional sesuai masa
kerjanya," kata Said dalam keterangannya, Senin (4/5/2020).

Oleh karena itu, menurutnya rencana dibuat surat edaran Menaker tentang THR
tidak boleh bertentangan dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, yang
mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar THR minimal sebesar satu bulan
upah tersebut.

"KSPI berpendapat, THR harus dibayar 100 persen bagi buruh yang masuk bekerja,
buruh yang diliburkan sementara karena covid 19, buruh yang dirumahkan karena
covid-19, maupun buruh yang di PHK dalam rentang waktu H-30 dari lebaran,"
tegasnya.

Dia menilai, di tengah pandemi corona ini, daya beli buruh harus tetap dijaga. Kalau
THR dibayar di bawah 100 persen atau tidak dibayar sama sekali, maka akan
memukul daya beli buruh di saat lebaran. Sehingga konsumsi akan turun drastis
yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi makin hancur.

"Jadi isi dari rencana surat edaran Menaker tersebut harus tetap mewajibkan
membayar THR 100 persen. Tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara
dicicil dan dibayar di bawah 100 persen," katanya.

Said mengatakan Menaker seperti "menjilat ludahnya sendiri" karena kebijakan ini
bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Page 171 of 203.