Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 193
Judul Kemnaker Matangkan Kebijakan Program BSU 2021
Nama Media rri.co.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://rri.co.id/ekonomi/1122347/kemnaker-matangkan-kebijakan-
program-bsu-2021
Jurnalis Chairul Umam
Tanggal 2021-07-22 15:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upaya ini tidak lain agar tingkat
pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat program tersebut merupakan wujud
keseriusan Kemnaker sebagai salah satu pelaksana program PEN yang terus berupaya keras
menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita total upaya pemerintah memitigasi
dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi jumlahnya bisa mencapai 34.6 juta orang,
melebihi penduduk usia kerja terdampak COVID-19, yang menurut survei BPS mencapai 29.12
juta orang
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah juga menjalankan strategi
kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-
proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai K/L. Misalnya
program pengembangan daerah pariwisata super prioritas, Kemnaker melalui BLK ikut terlibat
dalam pengembangan kualitas SDM pekerja yang ada
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan, hingga saat ini pihaknya masih terus
mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi
pekerja/buruh, atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021 ini. Kebijakan
itu, sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-
19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Melalui
kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik, Rabu (21/7/2021) malam, kata Ida
Fauziyah, diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan
membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam
kerja.
192
