Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

KEMNAKER MATANGKAN KEBIJAKAN PROGRAM BSU 2021

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaa, Ida Fauziyah menegaskan, hingga saat ini pihaknya masih
terus mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi
pekerja/buruh, atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021 ini. Kebijakan
itu, sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-
19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik, Rabu (21/7/2021) malam,
kata Ida Fauziyah, diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam
kerja.

"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita
tekan," kata Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Sebagai salah satu pelaksana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemnaker sejak
tahun 2020 lalu telah menggulirkan empat program PEN dan menyentuh langsung sektor
ketenagakerjaan di Indonesia.

Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12.2 juta orang. Kedua, program kartu pra
kerja yang menyasar pada 5.5 juta orang. Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro yang
mencapai 12 juta orang. Keempat, berbagai program padat karya di Kementerian/Lembaga yang
menyasar 2.6 juta orang.

"Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker sebagai salah satu
pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi COVID-19
di sektor ketenagakerjaan," kata Ida Fauziyah.

Menaker menambahkan, pihaknya juga banyak meluncurkan progran dalam penanganan
dampak Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Yakni pelatihan vokasi dengan metode blended training
yang mencapai 121 ribu orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11 ribu tenaga kerja,
serta sertifikasi kompetensi yang mencapai hampir 750 ribu orang.

Program lainnya terkait jaring pengaman perluasan kesempatan kerja seperti program
wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322 ribu orang.

Tak ketinggalan, Kemnaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di
tengah pandemi, dengan berhasil menempatkan 948 ribu tenaga kerja di dalam maupun di luar
negeri.

"Jika kita total upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi
jumlahnya bisa mencapai 34.6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja terdampak COVID-19,
yang menurut survei BPS mencapai 29.12 juta orang," ujar Ida.

Ida menjelaskan, untuk memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal,
maka pemerintah telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan
investasi. Hal ini diperlukan agar investasi yang bisa dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan
dan keunggulan karakteristik masing-masing daerah, serta bisa memberikan kontribusi maksimal
bagi pembangunan termasuk, dalam hal penyerapan tenaga kerja.

"Pemerintah juga menjalankan strategi kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan
investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya
melibatkan berbagai K/L. Misalnya program pengembangan daerah pariwisata super prioritas,
Kemnaker melalui BLK ikut terlibat dalam pengembangan kualitas SDM pekerja yang ada," kata
Ida.

193