Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 221
Judul BLT Subsidi Gaji Cair, Menaker Tekan Pengangguran dan Kemiskinan
Nama Media okezone.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/07/22/320/2444333/blt-
subsidi-gaji-cair-menaker-tekan-pengangguran-dan-kemiskinan
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-07-22 13:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upaya ini tidak lain agar tingkat
pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat program tersebut merupakan wujud
keseriusan Kemnaker sebagai salah satu pelaksana program PEN yang terus berupaya keras
menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mematangkan kebijakan penyaluran bantuan berupa
subsidi gaji atau upah bagi pekerja. Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja diberikan sebagai
upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19,
khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Melalui
kebijakan penyaluran subsidi gaji 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu (21/7/2021), Ida
berharap dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu pekerja
yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja.
BLT SUBSIDI GAJI CAIR, MENAKER TEKAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mematangkan kebijakan penyaluran bantuan
berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja diberikan sebagai upaya membantu mengatasi dampak
sektor ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Melalui kebijakan penyaluran subsidi gaji 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu
(21/7/2021), Ida berharap dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan
membantu pekerja yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja.
220
