Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

"Kalau ini terkait dampak Covid-19 dan korelasinya dengan PPKM, maka tidak boleh ada
diskriminasi, tidak boleh ada perbedaan," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis
(22/7/2021).

"Apa yang melatarbelakangi bantuan subsidi hanya diberikan kepada pekerja dengan gaji Rp 3,5
juta?" tanya dia.

Kepala Keluarga yang Positif Covid-19 Akan Terima Bantuan Sosial Iwan juga mempertanyakan
soal bantuan Rp 500 ribu yang diberikan dua bulan saja.

"Kalau untuk dua bulan, bagaimana setelahnya," sambung dia.

Selain periode penyaluran bantuan, dirinya juga mempertanyakan data penerima BLT Subsidi
Gaji tersebut.

"Ini disebutkan katanya untuk 8 juta pekerja, datanya dari mana itu?" "Data yang dipegang
pemerintah itu data apa? data pekerja formal atau informal," ucapnya.

"Kenapa terjadi diskriminasi dengan pembatasan pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta."
"Kalau bicara dampak, semua terkena dampak Covid-19 dan PPKM. Jadi tidak boleh ada
diskriminasi," tegas Iwan.

Dirinya pun menilai, bantuan tersebut akan menimbulkan kecemburuan bagi pekerja dengan gaji
di atas Rp 3,5 juta.

"Dana ini kan dari pemerintah pusat melalui APBN, harusnya tidak boleh ada perbedaan."
"Ironisnya ini hanya diberikan kepada 8 juta pekerja, ini lebih parah lagi." "Ini akan menimbulkan
kecemburuan sosial," beber dia.

Menurutnya, pekerja yang memiliki gaji di atas Rp 3,5 juta juga akan kehilangan gajinya karena
terdampak PPKM.

"Karena yang terkena dampak Covid-19 termasuk PPKM, kalau terjadi bergiliran ada libur dan
sebagainya, upah mereka sudah tidak utuh lagi." "Yang tadinya terima Rp 5 juta, karena libur
dua minggu, jadi upah mereka sudah tidak utuh lagi," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan
untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu
pekerja yang dirumahkan.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja atau buruh." "Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban
pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19," ujarnya, Rabu
(21/7/2021), dikutip dari laman kemnaker.go.id .

Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang dengan adanya BSU tersebut.

"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," tegasnya.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp8 Triliun.

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Ida.

Adapun kriteria yang mendapat Bantuan Subsidi Upah di antaranya yakni:

216