Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 213
"Kalau orang yang tidak punya upah, dan mendapatkan BSU artinya dia akan langsung pakai
untuk konsumsi. Bantuan ini harus bisa mendorong konsumsi masyarakat sehingga konsumsi
mendukung pertumbuhan ekonomi," ucap Timboel.
Metode ketiga yaitu harus diumumkan ke publik agar pekerja yang tidak didaftarkan bisa
mengetahui program BSU ini dan bisa mendaftar ke dinas ketenagakerjaan. Dalam hal ini
Kemnaker juga harus bersikap proaktif mendatangi perusahaan yang terdampak agar BSU bisa
benar-benar tepat sasaran. Dinas Ketenagakerjaan mendata karyawan yang pemasukannya
benar-benar terdampak dari kondisi pandemic Covid 19.
"Sehingga jelas uang ini bisa diberikan ke yang benar-benar membutuhkan. Masa dosa
pengusaha ditanggung pekerja. Ini persoalan bagaimana pemerintah mau aktif atau tidak. Kalau
hanya pasif gak akan ada perbaikan," tutur Timboel.
Menurut Timboel, dalam kebijakan penyaluran BSU tahun 2021 ini menjadi momentum bagi
Kemnaker untuk melakukan pendataan peserta BSU secara mandiri. Pengawas ketenagakerjaan
dan mediator didorong untuk aktif mendata ke perusahaan sehingga Kemnaker bisa memiliki
data sendiri bila program BSU berlanjut di tahun 2022.
"Supaya ke depan saat ada BSU lagi datanya bisa digunakan. Selama ini persoalan kita dengan
data tetapi gak mau diperbaiki. Tidak semua didaftarkan yang didaftarkan di BPJS
Ketenagakerjaan adalah pekerja aktif Ini belum pekerja informal. 59% angkatan kerja adalah
pekerja informal," ucapnya.
Secara terpisah Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa hingga saat ini,
pihaknya masih terus mematangkan kebijakan penyaluran BSU bagi pekerja/buruh di tahun 2021
ini. Kebijakan sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat
pandemi Covid -19, khususnya di masa PPKM Level 4. Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021
diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK dan membantu pekerja/buruh yang dirumahkan
atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja.
"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita
tekan," kata Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (22/7).
Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8,8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease
(Covid -19) dan PPKM Tahun 2021.
"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Menaker Ida.
Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI);
Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Ida menuturkan BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai
sumber data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap.
"Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan
subsidi secara cepat dan tepat sasaran," kata Ida.
Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
212
