Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 210
Kebijakan tersebut sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat
pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu (21/7) malam,
lanjut Ida, diharapkan dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan
membantu pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam
kerja.
"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita
tekan," kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/7).
Sebagai salah satu pelaksana program pemulihan ekonomi nasional (PEN), kata Ida, Kemnaker
sejak tahun 2020 lalu telah menggulirkan empat program PEN dan menyentuh langsung sektor
ketenagakerjaan di Indonesia.
Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang.
Kedua, program kartu pra kerja yang menyasar pada 5,5 juta orang.
Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro yang mencapai 12 juta orang.
Keempat, berbagai program padat karya di kementerian/lembaga yang menyasar 2,6 juta orang.
"Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker sebagai salah satu
pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi Covid-19
di sektor ketenagakerjaan," ujar Ida.
Ida menambahkan, pihaknya juga meluncurkan sejumlah progran dalam penanganan dampak
Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Yakni pelatihan vokasi dengan metode yang mencapai 121 ribu
orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11.000 tenaga kerja, serta sertifikasi kompetensi
yang mencapai hampir 750.000 orang.
Program lainnya terkait jaring pengaman perluasan kesempatan kerja seperti program
wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322.000 orang.
Tak ketinggalan, Kemnaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di
tengah pandemi, dengan berhasil menempatkan 948.000 tenaga kerja di dalam maupun di luar
negeri.
"Jika kita total upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi
jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja terdampak COVID-19,
yang menurut survei BPS mencapai 29,12 juta orang," ujar Ida.
Ida menerangkan, untuk memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal,
maka pemerintah telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan
investasi.
Hal ini diperlukan agar investasi yang bisa dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan dan
keunggulan karakteristik masing-masing daerah, serta bisa memberikan kontribusi maksimal
bagi pembangunan termasuk, dalam hal penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah juga menjalankan strategi kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan
investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya
melibatkan berbagai K/L.
"Misalnya program pengembangan daerah pariwisata super prioritas, Kemnaker melalui BLK ikut
terlibat dalam pengembangan kualitas SDM pekerja yang ada," tutur Ida.
209
