Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Judul Kemenaker Masih Matangkan Kebijakan Subsidi Upah
Nama Media bisnis.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210722/12/1420549/kemenaker-
masih-matangkan-kebijakan-subsidi-upah
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-07-22 14:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upaya ini tidak lain agar tingkat
pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat program tersebut merupakan wujud
keseriusan Kemenaker sebagai salah satu pelaksana program PEN yang terus berupaya keras
menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita total upaya pemerintah memitigasi
dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang,
melebihi penduduk usia kerja terdampak Covid-19, yang menurut survei BPS mencapai 29,12
juta orang

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah juga menjalankan strategi
kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-
proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai k/l. Misalnya program
pengembangan daerah pariwisata super prioritas, Kemenaker melalui BLK ikut terlibat dalam
pengembangan kualitas SDM pekerja yang ada

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan masih mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah
berupa subsidi upah bagi pekerja pada tahun ini. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk
mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19, khususnya selama
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menteri Ketenagakerjaa Ida
Fauziyah mengatakan kebijakan subsidi upah tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu pekerja yang dirumahkan atau berkurang
gajinya karena pembatasan jam kerja.

206