Page 205 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 205
Judul Kemenaker Terus Matangkan Kebijakan Program Bantuan Subsidi Upah
2021
Nama Media tempo.co
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://bisnis.tempo.co/read/1486033/kemenaker-terus-matangkan-
kebijakan-program-bantuan-subsidi-upah-2021
Jurnalis Muhammad Hendartyo
Tanggal 2021-07-22 14:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terus mematangkan kebijakan penyaluran
bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh, atau Bantuan Subsidi Upah
(BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021 ini. "Kebijakan sebagai upaya membantu mengatasi
dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat," kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis,
Kamis, 22 Juli 2021.
KEMENAKER TERUS MATANGKAN KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SUBSIDI UPAH
2021
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terus mematangkan
kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh, atau
Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021 ini.
"Kebijakan sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat pandemi
Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,"
kata Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Juli 2021.
Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu, 21 Juli malam,
Ida berharap dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu
pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja.
"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita
tekan," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Sebagai salah satu pelaksana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemenaker sejak
tahun 2020 lalu telah menggulirkan empat program PEN dan menyentuh langsung sektor
ketenagakerjaan di Indonesia.
204
