Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Judul Antisipasi gelombang PHK, pemerintah kembali beri subsidi upah
Nama Media lokadata.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/antisipasi-gelombang-phk-pemerintah-
kembali-beri-subsidi-upah
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-22 14:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah akhirnya kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) demi membantu pekerja
yang terdampak pandemi. Pemberian stimulus ini secara khusus dilaksanakan demi mencegah
gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) Darurat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah
memastikan akan kembali meluncurkan kebijakan subsidi gaji pada tahun ini. Menurutnya,
kebijakan ini dikeluarkan demi mencegah pengusaha melakukan PHK, serta membantu pekerja
yang dirumahkan.

ANTISIPASI GELOMBANG PHK, PEMERINTAH KEMBALI BERI SUBSIDI UPAH

Pemerintah akhirnya kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) demi membantu pekerja
yang terdampak pandemi. Pemberian stimulus ini secara khusus dilaksanakan demi mencegah
gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) Darurat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah memastikan akan kembali
meluncurkan kebijakan subsidi gaji pada tahun ini. Menurutnya, kebijakan ini dikeluarkan demi
mencegah pengusaha melakukan PHK, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk
dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi," kata Ida Fauziyah dalam keterangan
kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Menurut Ida, pemerintah menargetkan jumlah penerima BSU pada tahun ini mencapai 8 juta
pekerja. Mereka masing-masing akan mendapatkan bantuan upah sebesar Rp1 juta yang akan
dibayarkan sekaligus melalui transfer bank. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk subsidi ini
sebesar Rp8 triliun.

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan sejumlah kriteria pekerja yang berhak menerima
bantuan tersebut, yakni terdaftar sebagai peserta aktif jaminan sosial tenaga kerja BPJS

201