Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kebijakan bantuan subsidi upah (BSU)
dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta
membantu pekerja yang dirumahkan.

Dengan adanya BSU ini, Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang sehingga pengusaha
dan pekerja dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah
pandemi.

"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," jelasnya.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp8 triliun.

"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang
menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja
Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.

Adapun, kriteria buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI); buruh
penerima upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di
BPJS Ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,"
ucapnya.
Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp3,5 juta maka
menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah," katanya.

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp1 juta disalurkan sekaligus melalui
transfer bank.

"Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap
pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19," tambahnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia.

200