Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Ketenagakerjaan dan berada di zona PPKM level IV. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri,
saat ini ada 124 kabupaten/kota yang menggelar PPKM level 4.
Menurut Kemenaker, pekerja penerima BSU adalah mereka yang upahnya maksimal Rp3,5 juta.
Jika pekerja di wilayah PPKM Darurat upahnya di atas Rp3,5 juta, Kemenaker akan menggunakan
upah minimum kabupaten atau kota sebagai batas kriteria upah.

Kemenaker juga menetapkan pekerja penerima BSU itu bekerja di sektor terdampak, seperti:
industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa, transportasi, aneka industri, properti dan real
estate. Dua sektor dikecualikan untuk bantuan subsidi, yakni jasa pendidikan dan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, kementeriannya bersama
Kemenaker dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sedang menyusun desain
kebijakan BSU. Menurutnya, bantuan ini secara khusus diberikan bagi pekerja yang dirumahkan
atau jam kerjanya dipangkas saat PPKM Darurat.

Bendarahara negara juga mengatakan, selain BSU, pemerintah juga menyediakan program kartu
Prakerja untuk membantu para pekerja yang terkena PHK. Dia berkata, pemerintah telah
menambah anggaran program tersebut sebesar Rp10 triliun untuk 2,8 juta pekerja dari anggaran
sebelumnya Rp20 triliun untuk 5,6 juta pekerja.

Program bantuan subsidi upah ini pertama kali diluncurkan pada tahun lalu dan merupakan
bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Saat itu, pemerintah memberikan
bantuan sebesar Rp2,4 juta selama empat bulan untuk pekerja dengan gaji Rp5 juta. Penyaluran
bantuan ini dilaksanakan pada Agustus 2020.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020, pemerintah pada 2020
menyiapkan anggaran PENkategori BSU sebesar Rp29,78 triliun. Namun, realisasinya mencapai
Rp29,48 triliun. Bantuan itu diberikan kepada sekitar 12,28 juta pekerja.

Saat dikonfirmasi Lokadata.id soal bantuan subsidi upah, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar
Sanusi tak menyebutkan secara persis kapan penyaluran program tersebut akan dimulai. Dia
hanya mengatakan, pemerintah akan segera merealisasikan kebijakan tersebut.

Menurut Anwar, kementeriannya saat ini tengah menggodok teknis pelaksanaan kebijakan
tersebut. Menurutnya, kementeriannya juga sudah berkoodinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
perihal data penerima BSU.

Deputi Direktur bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Baja
mengatakan, perihal rencana pemberian BSU kepada peserta BP Jamsostek, sampai saat ini
masih dalam tahap penyusunan regulasi pendukung oleh pemerintah.

"BP Jamsostek memastikan siap mendukung kebijakan BSU 2021 tersebut sebagai mitra
penyedia data. BP Jamsostek akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam
regulasi tersebut," kata Irvansyah kepada Lokadata.id, Kamis (22/7).

Irvansyah menambahkan, lembaganya mengimbau perusahaan atau pemberi kerja serta pekerja
untuk selalu memastikan tertib kepesertaan program Jamsostek. Menurutnya, data tersebut
menyangkut kesesuaian data upah, pembayaran iuran tepat waktu, dan bukan merupakan
kategori perusahaan PDS (Perusahaan Daftar Sebagian) baik upah, program maupun tenaga
kerja.

Sebelumnya, kalangan pelaku usaha dan serikat buruh meminta pemerintah kembali
memberikan bantuan subsidi upah, terutama di masa perpanjangan PPKM Darurat. Ketua Umum
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), misalnya, meminta pemerintah agar
memberikan subsidi gaji pekerja sebesar 50 persen.

202