Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM
yang UMKnya di atas Rp 3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah

Ringkasan

Pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan data dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dinilai tidak akan berdampak optimal.
Sebab masih banyak pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus melakukan pendataan secara mandiri agar pelaksanaan BSU
bisa benar-benar tepat sasaran. "Pemerintah harus lebih cerdas tidak mengulang seperti tahun
lalu, BSU seharusnya juga diberikan untuk pekerja informal. Kalau orang yang masih dapat upah
dibantu tetapi yang gak dapat upah tidak dibantu ini namanya tidak ada rasa keadilan," ucap
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi Investor
Daily pada Kamis (22/7).

PENYALURAN BSU BERDASARKAN DATA BPJAMSOSTEK TAK BERDAMPAK OPTIMAL
KE PEKERJA INFORMAL
JAKARTA, - Pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan data dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dinilai tidak akan
berdampak optimal. Sebab masih banyak pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) harus melakukan pendataan secara mandiri agar
pelaksanaan BSU bisa benar-benar tepat sasaran.

"Pemerintah harus lebih cerdas tidak mengulang seperti tahun lalu, BSU seharusnya juga
diberikan untuk pekerja informal. Kalau orang yang masih dapat upah dibantu tetapi yang gak
dapat upah tidak dibantu ini namanya tidak ada rasa keadilan," ucap Sekjen Organisasi Pekerja
Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar saat dihubungi Investor Daily pada Kamis (22/7).

Berkaca dari pengalaman di tahun 2020, saat itu penyaluran BSU dilakukan dengan
menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan padahal banyak pekerja yang tidak terdaftar.
Sehingga masih banyak tenaga kerja yang pekerjaannya terdampak pandemi namun tidak
menerima BSU.

Timboel menyarankan sejumlah metode pendataan untuk peserta penerima BSU. Pertama yaitu
Kemnaker harus melakukan pembenahan terkait proses menetapkan pekerja menjadi peserta.
Bisa melalui data BPJS Ketenagakerjaan tetapi yang non aktif, mereka tidak membayar iuran lagi
karena tidak mendapat upah.

"Saya tidak setuju kalau pemerintah memberikan BSU kepada peserta yang aktif. Kalau yang
tidak aktif, dia tidak lagi membayar iuran karena upahnya tidak lagi dibayar oleh pengusaha, ini
yang harus disasar," ucap Timboel.

Kedua yaitu pemerintah menjalankan sistem jemput bola dengan bertanya ke perusahaan-
perusahaan bahkan ke usaha informal. Sebab pekerja informal paling terdampak dari kondisi
pandemi Covid-19. Khususnya dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat. Pihak Kemnaker bisa menugaskan dinas ketenagakerjaan di daerah
dan pengawas ketenagakerjaan untuk mendata pekerja toko, pekerja tenant di mall, dan pekerja
informal untuk mendata pekerja terdampak pandemi.

211