Page 272 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 272
Judul Pemerintah Siapkan Subsidi Upah
Nama Media Analisa Daily
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL Pg1&8
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-07-22 10:24:00
Ukuran 168x118mmk
Warna Warna
AD Value Rp 26.208.000
News Value Rp 78.624.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah kembali menyiapkan bantuan berbentuk subsidi upah atau gaji. Cuma bantuan
(subsidi) yang akan diberikan berbeda dengan subsidi yang diberikan beberapa waktu lalu.
Sebab, subsidi yang akan diberikan khusus menyasar pekerja yang dirumahkan, atau mengalami
pengurangan jam kerja akibat penerapan PPKM Darurat. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menjelaskan, pemerintah akan memberikan bantuan untuk dua bulan, masing-
masing Rp500.000. Bantuan itu akan diberikan sekaligus artinya penerima bantuan akan
menerima Rp 1 juta.
PEMERINTAH SIAPKAN SUBSIDI UPAH
Pemerintah kembali menyiapkan bantuan berbentuk subsidi upah atau gaji. Cuma bantuan
(subsidi) yang akan diberikan berbeda dengan subsidi yang diberikan beberapa waktu lalu.
Sebab, subsidi yang akan diberikan khusus menyasar pekerja yang dirumahkan, atau mengalami
pengurangan jam kerja akibat penerapan PPKM Darurat.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, pemerintah akan memberikan
bantuan untuk dua bulan, masing-masing Rp500.000. Bantuan itu akan diberikan sekaligus
artinya penerima bantuan akan menerima Rp 1 juta.
"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar
Rp500.000 per bulan, selama dua bulan yang akan diberikan sekaligus. Artinya, satu kali
pencairan dan pekerja akan menerima subsidi Rpl juta." katanya dalam keterangan pers tentang
perpanjangan PPKM Darurat. Rabu (21/7).
Untuk data penerima bantuan subsidi upah ini akan diambil dari data kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan. Data itu nantinya akan diverifikasi dan divalidasi kembali.
"Sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kemudian dari data ini disampaikan
kepada Kemcnterian Ketenagakerjaan." ucapnya.
Ida menjelaskan kebijakan ini diambil sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang
berdampak pada daya beli pekerja maupun buruh.
271
