Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 273
"Kami mengusulkan untuk memberikan subsidi upah kepada pekerja yang terdampak. Nanti
subsidi upah ini payung hukumnya akan kami buat dalam peraturan menteri ketenagakerjaan.
Kami usulkan bantuan pemerintah ini merupakan program stimulus yang kami koordinasikan
dengan Komite PEN. Kemenkeu dan BPJS Ketenagakerjaan." tutupnya.
Syarat Dapat Subsidi
Beberapa syarat bagi pekerja atau buruh yang bisa mendapatkan bantuan ini. Pertama,
membuktikan dirinya WNI dengan memiliki nomor induk kependudukan. Kemudian, penerima
merupakan pekerja atau buruh yang menerima upah dan juga harus terdaftar sebagai peserta
jaminan sosial.
Terakhir, penerima harus sebagai tenaga kerja yang masih aktif sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021. Syarat itu dibuktikan dengan nomor kartu
kepesertaan.
Ida menjelaskan, dalam memberikan bantuan subsidi upah ini pemerintah akan kembali
mengacu pada data milik BPJS Ketenagakerjaan.
"Data BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi sumber karena kami menilai data ini yang terbaik yang
dapat diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini." ucapnya.
Bantuan ini juga diperuntukkan bagi pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki
upah di bawah Rp3.5 juta. Besaran itu dilihat sesuai dengan pelaporan besaran upah yang
dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas Rp3.5 juta maka
menggunakan UMKM sebagai batas kriteria upah. Dan memiliki rekening bank yang aktif dan
kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level empat sesuai dengan
instruksi Mendagri," tambahnya. Penjelasan Menkeu
Sementara Menteri Keuangan ( Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan menambah anggaran Rp
10 triliun untuk perlindungan sosial bagi 8,8 juta pekerja yang terdampak PPKM di Jawa dan Bali.
"Kami tadi sudah bahas dengan Ibu Menaker, akan ada dari Rp 10 triliun anggaran yang kita
tambah untuk pekerja ini. akan ditujukan bagi 8.8 juta pekerja." kata Sri Mulyani dalam
konferensi pers virtual di Jakarta. Rabu.
Sri Mulyani merinci sebanyak Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU)
senilai Rp8,8 triliun dan tambahan dana pelatihan Kartu Pra Kerja senilai Rpl,2 triliun.
Dengan demikian, dana tambahan untuk perlindungan pekerja yang semula diperuntukkan
khusus bagi program Pra Kerja, kini juga dipakai dalam program BSU.
Namun, menurut dia. keduanya memiliki fungsi yang berbeda. BSU digunakan untuk pekerja
yang dirumahkan dan atau dipotong jam kerjanya, sedangkan Kartu Pra Kerja diperuntukkan
bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (dtc/Ant)
272
