Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus
Widjaja mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa hingga
Bali telah mengurangi omzet ritel nonpangan antara 85 hingga 90 persen.

Menurutnya, sumbangsih perdagangan digital hanya 10 sampai 12 persen saja, sedangkan
sisanya hangus tak ada omzet.

"Ritel pangan tergerusnya 40-45 persen dari masa sebelum PPKM Darurat. Kondisinya itu
gampang sekali cara melihatnya apakah ini masih hidup atau enggak bisnis ritel ini sudah
berdarah-darah, kesulitan, dan enggak pernah mendapat prioritas," ucap Alphonzus.

Subsidi gaji

Pihaknya juga meminta pemerintah bisa memberikan subsidi 50 persen gaji untuk pekerja
lantaran kebijakan PPKM Darurat mengharuskan pusat belanja atau mal harus tutup
sepenuhnya.

"Kami berharap pemerintah bisa membantu subsidi gaji pegawai sebesar 50 persen, kurang
lebih, subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat belanja tapi bisa langsung diberikan kepada
para pekerja melalui misalnya BPJS Ketenagakerjaan ataupun mekanisme lain," kata dia.

Menurut Alphonzus, bantuan subsidi gaji akan sangat membantu pihaknya untuk mencegah
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasalnya, pusat belanja sama sekali tak bisa beroperasi
dengan kebijakan PPKM Darurat yang telah berlaku sejak 3 Juli 2021.
Ia menjelaskan kondisi terkini para pekerja di pusat perbelanjaan sebagian sudah dirumahkan
meski masih dibayar penuh. Dirumahkannya karyawan dilakukan karena pusat belanja masih
harus ditutup seiring dengan kebijakan PPKM Darurat.

"Tahap kedua, kalau PPKM diperpanjang, pekerja akan dirumahkan dengan gaji tidak dibayar
penuh dan opsi terakhir adalah PHK. Ini tergantung seberapa lama PPKM Darurat berlangsung.
Kami berharap opsi ketiga ini tidak harus terjadi," katanya.

Alphonzus berharap pemerintah juga bisa memberikan relaksasi dan subsidi lainnya, seperti
listrik, gas, pajak reklame hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut dia, biaya-biaya tersebut harus ditanggung pengusaha dengan besaran yang sama.
Padahal pusat perbelanjaan tidak diperkenankan untuk buka.

"Kami sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah, tapi kami juga harap pemerintah bisa
bantu pusat perbelanjaan," ungkap dia.

"Pada saat PPKM Darurat ini pun kami harus banyak beri bantuan kebijakan ke penyewa karena
mereka tidak bisa operasi, tapi di sisi lain banyak biaya yang dibebankan tetap harus ditanggung,
nilainya tidak berubah meski pusat belanja tutup," ujarnya lagi.

Dengan tanggungan tersebut, Alphonzus mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan pun
kian berat. Sejak 2020 perusahaan telah menggunakan dana cadangan untuk menopang
operasional.

"Memang benar sebelum lonjakan kasus positif, di semester I 2021 kondisi sudah lebih baik dari
2020 tapi di semester I kemarin hanya boleh operasi 50 persen jadi tetap defisit. Jadi setelah
tidak punya dana cadangan, memasuki 2021 tanpa dana cadangan kondisinya masih defisit
ditambah PPKM Darurat," ungkapnya.

62