Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

BERTAHAN TANPA TENAGA KERJA ASING

Larangan masuk bagi tenaga kerja asing pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) level 4 mempengaruhi penyelenggaraan proyek strategis nasional (PSN).
Kepala Project Management Office Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
(KPPIP), Yudi Adhi Purnama, mengatakan ada potensi pelonggaran tenggat proyek, tapi risiko
itu masih bisa diatasi. “Pekerja lokal bisa memenuhi kebutuhan tenaga PSN. Selain itu, ada
teknologi yang memungkinkan tenaga kerja asing menjalankan tugasnya dari jauh,” kata dia,
kemarin.

Pemerintah, kata Yudi, mengutamakan penanganan masalah kesehatan ketimbang proyek
infrastruktur dengan memperpanjang PPKM hingga 25 Juli 2021. Menurut dia, larangan masuk
bagi tenaga kerja asing efektif mengurangi risiko masuknya varian baru Covid-19. “Pemilik
proyek harus mengetatkan protokol bagi mereka yang telanjur masuk.”

Data KPPIP menyebutkan saat ini terdapat 201 PSN dan 10 program strategis senilai Rp 4.809
triliun yang ditargetkan selesai pada 2024. Menurut Yudi, penggunaan tenaga kerja asing
bergantung pada setiap kontraktor dan investornya. Jumlah tenaga kerja asing pada PSN pun
tak menentu karena bisa jadi dibutuhkan dalam hitungan bulan. “Selain itu, tak ada tenaga kerja
asing pada proyek yang dikerjakan kementerian dan lembaga negara. Kebanyakan pada PSN
garapan swasta,” katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan tak ada
kelonggaran lagi untuk tenaga kerja asing yang menggarap proyek strategis nasional setelah
terbit Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021 pada Rabu lalu.
“Kami sudah menyebarkan informasi kepada pengguna tenaga kerja asing soal pembatasan ini,”
kata dia.

Aturan itu menggantikan Peraturan Menkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin
Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna
Laoly mengatakan izin masuk hanya untuk orang asing dengan syarat khusus, salah satunya
untuk tujuan kesehatan serta pemegang izin tinggal dinas dan diplomatik. “Itu pun harus
mendapat rekomendasi dari kementerian dan lembaga terkait,” kata dia.

Aturan ini berlaku mulai 21 Juli 2021. Meski begitu, Yasonna mengatakan ada masa transisi
selama dua hari. "Tentunya tidak fair bagi orang yang sudah dalam perjalanan jika langsung
dideportasi," tutur dia. Yasonna belum bisa memastikan kelanjutan aturan ini jika pemerintah
melonggarkan PPKM level 4 pada 26 Juli mendatang.

Sekretaris Perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Mirza Soraya, mengatakan
masih ada tenaga kerja asing asal Cina yang menggarap kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun,
kata dia, perbandingan jumlah tenaga kerja asing dengan lokal adalah 1 : 13 atau 13 pekerja
lokal untuk setiap tenaga kerja asing. “Rasio ini masih sesuai dengan ketentuan dari pemerintah,”
ucap Mirza.

Menurut Mirza, mayoritas tenaga kerja asing dari Cina merupakan ahli konstruksi dan
manajemen yang mendukung transfer pengetahuan kepada pekerja lokal. Dia memastikan
volume tenaga asing di area konstruksi kereta cepat selalu diawasi. “Jumlah yang dipekerjakan
dilaporkan secara berkala kepada kami,” kata Mirza. Hingga Juni lalu, KCIC mencatat 14,34
persen pekerja asing dari total tenaga kerja proyek kereta berkecepatan 350 kilometer per jam
itu.
Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Mahendra Wijaya, memastikan entitasnya
tak merekrut tenaga kerja asing dalam pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Emiten
berkode saham WIKA itu memegang 30 persen pekerjaan utama proyek tersebut, seperti

67