Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Judul Pemerintah Kembali Gulirkan Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja/Buruh
Nama Media rri.co.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://rri.co.id/meulaboh/politik/1123205/pemerintah-kembali-
gulirkan-bantuan-subsidi-upah-bagi-pekerja-buruh
Jurnalis Junaidi Ariansyah
Tanggal 2021-07-22 23:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian BSU diharapkan mampu
meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga
diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan
usahanya di masa pandemi COVID-19

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Melalui BSU ini, kita berharap hubungan
industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat
terhindarkan

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat
proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS
Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber
data, mengingat saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga
akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi
secara cepat dan tepat sasaran

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM
yang UMK-nya di atas Rp3,5 juta maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU
merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat
pandemi COVID-19

Ringkasan

Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021. Bantuan ini diharapkan dapat
mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat pandemi COVID-19.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk

73