Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020

Judul Terkait RUU Cipta Kerja, Politikus PKS Khawatir Terjadi Lonjakan Kasus
Ijazah dan Sertifikat Palsu
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/31/terkait-ruu-cipta-
kerja-politikus-pks-khawatir-terjadi-lonjakan-kasus-ijazah-dan-
sertifikat-palsu
Jurnalis Fahdi Fahlevi
Tanggal 2020-08-31 16:54:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Fahmi Alaydrus (None) Dihapusnya pasal sanksi. Di RUU ini tidak mendapat sanksi
terhadap pelanggaran persoarangan, organisasi atau penyelanggara pendidikan dalam
pemberian izin atau sertifikasi kompetensi

negative - Fahmi Alaydrus (None) Kalau UU sekarang yang ada, pelanggaran terhadap
pemalsuan ijazah, gelar, sertifikat kompetensi dapat sanksi. Dalam RUU ini tidak ada sanksi sama
sekali

negative - Fahmi Alaydrus (None) Ini benar-benar tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin ada
ijazah palsu ada sertifikat palsu itu tidak dikenakan sanksi. Berat itu bukan delik hukum, bukan
delik pidana

negative - Fahmi Alaydrus (None) Apalagi kalau tidak ada sanksi, Saya khawatir negeri kita akan
kebanjiran ijazah palsu sertifikat palsu

Ringkasan
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmi Alaydrus mengkritisi rancangan Undang-undang
Cipta Kerja.

TERKAIT RUU CIPTA KERJA, POLITIKUS PKS KHAWATIR TERJADI LONJAKAN
KASUS IJAZAH DAN SERTIFIKAT PALSU
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi , JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari
Fraksi PKS Fahmi Alaydrus mengkritisi rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

Menurut Fahmi dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja terdapat tiga pasal dalam Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang akan dihapus.
101