Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 103
Ketiga pasal itu adalah pasal 67, 68, dan 69.
Dalam pasal ini diatur sanksi bagi pelaku pelanggaran yang menerbitkan, membantu, maupun
yang memakai ijazah, sertifikat akademik palsu.
"Dihapusnya pasal sanksi. Di RUU ini tidak mendapat sanksi terhadap pelanggaran persoarangan,
organisasi atau penyelanggara pendidikan dalam pemberian izin atau sertifikasi kompetensi,"
ujar Fahmi dalam webinar Fraksi PKS DPR, Senin (31/8/2020).
"Kalau UU sekarang yang ada, pelanggaran terhadap pemalsuan ijazah, gelar, sertifikat
kompetensi dapat sanksi. Dalam RUU ini tidak ada sanksi sama sekali," tambah Fahmi.
Menurut Fahmi, melalui RUU Cipta Kerja ini, pemerintah seolah-olah membiarkan orang lain
melakukan pengkhianatan terhadap pendidikan.
Dirinya menilai penghapusan pasal yang mengatur sanksi tersebut bertentangan dengan moral
akademik.
"Ini benar-benar tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin ada ijazah palsu ada sertifikat palsu
itu tidak dikenakan sanksi. Berat itu bukan delik hukum, bukan delik pidana," kata Fahmi.
Menurut Fahmi, saat ini saja ketika ada sanksi, ijazah palsu masih banyak terbit.
Dirinya menilai ijazah palsu akan banyak bermunculan ketika sanksi dihapus.
"Apalagi kalau tidak ada sanksi, Saya khawatir negeri kita akan kebanjiran ijazah palsu sertifikat
palsu," kata Fahmi..
102
