Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan kembali meluncurkan 50 BLK Komunitas yang tersebar di Jawa
Tengah dan DIY.

MENAKER LUNCURKAN 50 BLK KOMUNITAS DI JATENG DAN DIY

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan kembali meluncurkan 50 BLK Komunitas yang tersebar
di Jawa Tengah dan DIY.

BLK Komunitas diyakini dapat mengefektifkan percepatan akses dan mutu pelatihan dan
peningkatan kompetensi SDM Indonesia.

"Kami perlu melakukan akselerasi pembangunan SDM melalui pelatihan vokasi di BLK-BLK
Komunitas ini," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pada acara Penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama Program Pelatihan Vokasi BLK Komunitas dan Bantuan Perluasan
Kesempatan Kerja di Semarang, Senin (31/8/2020).

Menurut Ida akselerasi pembangunan SDM diperlukan guna mengejar ketertinggalan Human
Development Index (HDI) dari negara lain. Sebagai informasi, berdasarkan Human Development
Report tahun 2019, ranking SDM Indonesia masih menempati urutan ke-111 dari 189 negara.

"Indonesia berada di bawah Singapura yang menempati posisi ke-9, Brunei Darussalam posisi
ke-43, Malaysia posisi ke-61, dan Thailand posisi ke-77. Pembangunan BLK komunitas untuk
mengejar ketertinggal ini," ujarnya.

Maka mau tidak mau Indonesia harus melakukan akselerasi pembangunan SDM. Salah satu short
cut akselerasi yang diambil Kemnaker adalah membangun BLK Komunitas.

Selain itu, BLK Komunitas telah dicanangkan Kemnaker sejak tahun 2017. Hingga tahun 2019,
Kemnaker telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk tahun 2020 Kemnaker memasang target pembangunan seribu BLK Komunitas yang
dilakukan secara bertahap.

Adapun penandatanganan perjanjian kerja bersama 50 lembaga kali ini merupakan bagian dari
pembangunan BLK Komunitas Tahap II Tahun 2020. Nantinya, ke-50 lembaga akan menerima
bantuan pembiayaan pembangunan 1 unit gedung workshop dan bantuan peralatan pelatihan
vokasi untuk 1 kejuruan. Nilai bantuan mencapai Rp 1 miliar untuk 1 lembaga.

"Perjanjian kerja bersama itu kami bikin bertahap karena kami harus memenuhi protokol
kesehatan. Jadi protokol kesehatan jalan, penandatanganan perjanjian kerja bersama juga
jalan," ujarnya.

Menteri Ida juga menyerahkan bantuan perluasan kesempatan kerja kepada 50
lembaga/kelompok masyarakat. Bantuan berupa Pengembangan dan perluasan Kesempatan
kerja Melalui teknologi tepat Guna (TTG), Padat karya, dan penciptaan Wirausaha Baru tenaga
Kerja Mandiri (TKM).

"Bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulus industri kecil untuk meningkatkan kreativitasnya
dalam memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
ada di sekitarnya," pungkasnya.

134