Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020

" Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja sangat terbuka dan melibatkan seluruh pihak banyak. Adapun
beberapa pihak dilibitakan diantatanya para pekerja buruh, pengusaha, dan praktisi dari
akademisi dari berbagai keilmuan.

"Kami Perlu menegaskan bahwa proses panjang pembentukan RUU Cipta kerja khususnya
kluster ketenagakerjaan kami memulai kembali mereview kembali kami melibatkan partisipasi
stakeholder," kata dia dalam webinar di Jakarta, Jumat (28/8/2020).

Bahkan, lanjut dia, meskipun RUU Cipta kerja telah diserahkan dan tengah dibahas Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Ketenagakerjaan bersama-sama dengan unsur pekerja
buruh dan pengusaha terus melakukan pendalaman atas substansi ketenagakerjaan.

Pemerintah sangat terbuka atas berbagai masukan yang konstruktif untuk dapat disesuaikan.
Mengingat proses pembahasan RUU Cipta kerja di DPR pastinya akan dilakukan secara
transparan, demokratis dengan mengedepankan kepentingan nasional.
"Undang-undang RUU yang sudah kami serahkan kepada DPR kami menyadari betul bahwa
betapa penting mendengar kembali masukan-masukan dari seluruh stakeholder dan
Alhamdulillah itu dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dilangsungkan dengan suasana yang
sangat dinamis namun kondisi masing-masing pihak tidak ada hambatan untuk mengungkapkan
harapan aspirasi semua keinginan," jelas dia.

Menaker Ida menekankan, bahwa undang-undang ini merupakan jawaban atas persoalan yang
kita hadapi saat ini. Pemerintah berharap DPR dapat segera mengesahkan RUU Cipta kerja.
Karena ini akan menjadi suatu undang-undang yang mampu membentuk ekosistem
ketenagakerjaan yang lebih baik.

Selain itu, RUU Cipta Kerja ini diyakini akan mampu mengakomodir kebutuhan kesempatan kerja
yang lebih luas, mampu menjaga kelangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan pekerja
atau buruh, serta mampu mendukung kelangsungan usaha yang berkesinambungan.

"Saya ingin mengulang bahwa kepentingan mengakomodir kebutuhan kesempatan kerja yang
lebih luas tapi di situ kami harus jaga kelangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan
pekerja dan buruh dan mendukung kelangsungan usaha yang berkesinambungan. Jadi tidak
hanya kepentingan perluasan kesempatan kerja saja tapi betapa penting meningkatkan
perlindungan pekerja dan buruh serta bagaimana mendukung kelangsungan usaha itu agar
berkesinambungan," jelas dia "Ketiga hal itu yang kami harus akomodasi dalam RUU Cipta kerja
tidaklah benar sekali lagi kalau hanya berkepentingan untuk kesempatan perluasan kerja dengan
mendatangkan iklim investasi yang kondusif ketiga-tiganya harus dilakukan secara seimbang,"
tambah dia.

Dwi Aditya Putra Merdeka.com.

135