Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 25
Ringkasan
Penyusunan peta jalan pemulihan ekonomi Jawa Barat sektor ketenagakerjaan bergantung pada
pengesahan UU Cipta Kerja yang saat ini masih dibahas.
Ketua Pokja Hubungan Luar Negeri dan Tenaga Kerja Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Jawa
Barat Taufik Garsadi mengatakan pihaknya bersama anggota pokja sudah mulai menyusun
resume akhir yang akan segera diajukan pada Ketua Satuan Tugas . "Ada tiga hal yang kita
ajukan di Pokja Ketenagakerjaan masuk road map," katanya kepada Bisnis, Senin (31/8).
SKEMA PENGUPAHAN DILEMATIS
Penyusunan peta jalan pemulihan ekonomi Jawa Barat sektor ketenagakerjaan bergantung pada
pengesahan UU Cipta Kerja yang saat ini masih dibahas.
Ketua Pokja Hubungan Luar Negeri dan Tenaga Kerja Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Jawa
Barat Taufik Garsadi mengatakan pihaknya bersama anggota pokja sudah mulai menyusun
resume akhir yang akan segera diajukan pada Ketua Satuan Tugas . "Ada tiga hal yang kita
ajukan di Pokja Ketenagakerjaan masuk road map," katanya kepada Bisnis, Senin (31/8).
Menurutnya tiga hal utama didorong dalam agenda pemulihan ekonomi sektor ketenagakerjaan
yakni terkait peningkatan fungsi pengawasan tenaga kerja dan penerapan protokol Covid-19.
Dua hal penting lainnya yakni terkait peningkatan SDM dan penempatan tenaga kerja. "Ketiga
soal pengupahan," ujarnya.
Soal pengupahan menjadi salah satu bahasan penting mengingat proses penentuan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP) 2021 akan mulai bergulir
pada September mendatang. "Dari yang kami susun, di road map rencananya ada dua alternatif
pengupahan disiapkan," katanya.
Pertama, skema pengupahan jika UU Cipta Kerja tidak dilakukan dan tidak diterapkan oleh
Pemerintah Pusat. Maka Satgas akan menggunakan aturan lama Peraturan Menteri Tenaga Kerja
terkait perhitungan UMP dan UMK. Ini menurut Taufik bakal melahirkan persoalan baru.
"Kita perlu koordinasi bukan hanya antara kabupaten/kota tapi juga BPS. Kaitannya dengan
indeks hidup layak, PDRB [produk domestik regional bruto] dan inflasi. PDRB kita terjun bebas,
inflasi bahkan terjadi deflasi, hitungan itu bersama BPS, [upah 2021) ada potensi turun, kasihan
pekerja," tuturnya.
Kedua, sementara jika UU Ciptaker ditetapkan maka Taufik memastikan ada tambahan
perhitungan upah yang distandarkan dalam payung hukum tersebut seperti menghitung
produktivitas pekerja."Kita ajukan dua alternatif tersebut," ujarnya.
Dalam resume ketenagakerjaan di urusan peningkatan SDM dan penempatan tenaga kerja,
pihaknya menekankan pelatihan dan hubungan industrial sebagai salah satu solusi pemulihan
ekonomi. "Karena anggaran di APBD tidak ada, kita kolaborasikan, mendorong perusahaan
melaksanakan magang," paparnya.
Menurutnya pihaknya akan mengatur klausul dimana perusahaan yang menggelar vokasi atau
magang di masa pandemi akan mendapatkan insentif berupa keringanan pajak. Perusahaan
dinilai perlu mendapatkan insentif mengingat vokasi akan melahirkan tenaga kerja yang
diperlukan oleh industri.
24
