Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 26

"Perusahaan sekaligus bisa turut menyeleksi karakter dan kapasitas tenaga kerja hasil vokasi
              sesuai kebutuhan. Peserta magang juga bisa mendapatkan sertifikat kompetensi meski mereka
              tidak ditarik menjadi pegawai di perusahaan tersebut," katanya.

              Juru Bicara Aliansi Buruh Jabar Roy Jinto memastikan pihaknya sejak awal menolak UU Cipta
              Kerja  menjadi  sandaran  penentuan  upah  buruh  Jabar  ke  depan  menurutnya  dalam  materi
              rancangan omnibus law, terindikasi adanya aturan yang merugikan kesejahteraan buruh.

              Roy menilai kebijakan pengupahan Ridwan Kamil mencerminkan keberpihakan pada penerapan
              UU Cipta Kerja.

              Hal tersebut menurutnya terlihat dari beberapa kebijakan yang diambil sebelumnya oleh Ridwan
              Kamil. Dari 34 provinsi hanya Jawa Barat yang mengeluarkan SE UMP.

              "Dan ini seolah-olah gubernur sudah secara tidak langsung menurut kaca mata buruh, sudah
              setuju dengan omnibus law. Karena memang di omnibus law, UMK itu dihapus," katanya.

              Roy mengaku kelompok buruh sebenarnya mendukung adanya kemudahan perizinan investasi
              untuk meningkatkan sektor ekonomi oleh pemerintah. "Kita setuju masuknya investasi masuk ke
              republik ini. Tetapi dengan seiring adanya investasi, kita ingin tetap bahwa kesejahteraan buruh
              tidak dikurangi," paparnya.

              Sekretaris  Satgas  Pemulihan  Ekonomi  Jabar  Ipong  Witono  mengatakan  pihaknya  dalam
              menyusun road map mesti menghadirkan terobosan. Pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan
              dengan pendekatan normatif dan birokratis karena pandemi Covid-19 menghentikan supply dan
              demand sekaligus.

              Menurutnya jika perekonomian Jabar berangsur pulih, hal itu akan berdampak strategis bagi
              pemulihan perekonomian naaonaLSalah satunya karena Jabar  menyumbang 28,5% terhadap
              sektor industri manufaktur nasional. Kemudian, 16,26% ekspor Indonesia berada di Jabar

              "Kami harus menyusun serangkaian rekomendasi untuk diajukan kepada Gubernur Jabar agar
              tata  kelola  perekonomian  Jabar  semakin  baik.  Rekomendasi  ini  harus  bersifat  prioritas,
              implementatif, realistis, marketable, dan quick win," kata Ipong. (K57) a


































                                                           25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31