Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 22
Pada akhirnya, RUU Cipta Kerja nantinya jika disahkan tidak akan dapat berfungsi maksimal atau
ironisnya justru Mahkamah Konstitusi akan 'panen' judicial re-view terkait UU Cipta Kerja
nantinya jika dipaksakan disahkan tanpa disesuaikan dengan kondisi aktual setelah terjadinya
pandemi.
Veghan Way (2017), menjelaskan bahwa insentif yang bernilai secara komersial dan finansial
merupakan elemen yang harus dimasukkan dalam perubahan regulasi setelah terjadinya
pandemi yang berdampak secara ekonomi. Artinya jika dalam hal ini RUU Cipta Kerja
dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, serta
meningkatkan investasi sebagaimana tujuan awal pembentukan RUU Cipta Kerja maka ada
baiknya pemerintah bersama DPR tidak terburu-buru mengesahkan RUU Cipta Kerja.
Saat ini yang harus dilakukan terkait naskah RUU Cipta Kerja tersebut adalah kembali menelaah
satu persatu klaster dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi setelah terjadinya pandemi.
Penyesuaian tersebut juga dimaksudkan agar RUU Cipta Kerja nantinya jika disahkan akan dapat
berfungsi sebagai sarana pemulihan ekonomi yang terdampak ^ pandemi virus korona Covid-
19.
Demikian juga dalam sektor ketenagakerjaan adanya UU Cipta Kerja yang disahkan akan dapat
menghentikan PHK sekaligus dapat menata persoalan remunerasi seperti upah paska pandemi.
Dalam hal ini RUU Cipta Kerja perlu disesuaikan dengan kondisi terkini paska pandemi virus
korona Covid-19 agar dapat berfungsi sebagai garne changer sebagaimana tujuan awal
pembentukan RUU Cipta Kerja.
21
