Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 17

Judul               Penyaluran Bansos Perlu Diawasi Ketat oleh Tim Khusus
                Nama Media          Koran Jakarta
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            N-3
                Tanggal             2020-09-01 04:51:00
                Ukuran              139x237mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 33.360.000

                News Value          Rp 100.080.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - Trubus Rahardiansyah (Pengamat kebijakan publik) Harus ada tim atau lembaga yang
              memverifikasi, memvalidasi, sekaligus memastikan bantuan itu sampai pada pihak sasaran yang
              membutuhkan

              neutral - Trubus Rahardiansyah (Pengamat kebijakan publik) Jangan sampai orang yang sudah
              menerima  subsidi  pemerintah,  menerima  bantuan  lainnya.  Penanggung  jawabnya  beda,  jadi
              kemungkinan tumpang tindih itu terbuka

              neutral - Trubus Rahardiansyah (Pengamat kebijakan publik) Jangan sampai orang yang sudah
              menerima  subsidi  pemerintah,  menerima  bantuan  lainnya.  Penanggung  jawabnya  beda,  jadi
              kemungkinan tumpang tindih itu terbuka.

              neutral - Trubus Rahardiansyah (Pengamat kebijakan publik) Jadi biar satu pintu datanya dan
              penerimanya tidak tumpang tindih atau ouerlapping

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menaker)  Kemarin  2,5  juta  diberikan  datanya  oleh  BPJS
              Ketenagakerjaan, hari Senin kami akan meminta semakin naik tidak 2,5 juta, jadi 3 juta agar
              mempercepat penyerapan

              neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Data sementara rekening bank pekerja yang masuk itu 60
              persen  bank  pemerintah,  40  persen  bank-bank  swasta.  Tidak  harus  bank  pemerintah,  bank
              pemerintah hanya menyalurkan saja



              Ringkasan

              Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah mengapresiasi bantuan sosial langsung tunai,
              seperti bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang terdaftar aktif di Badan Penyelenggara
              Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Untuk mencegah penyimpangan, perlu ada tim khusus
              yang mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut.

              "Harus ada tim atau lembaga yang memverifikasi, memvalidasi, sekaligus memastikan bantuan
              itu sampai pada pihak sasaran yang membutuhkan," kata Trubus kepada Koran Jakarta, Senin
              (31/8).
                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22