Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 45
"RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini memberikan karpet merah bagi hadirnya pendidikan asing.
Jadi karena ideologi RUU Cipta Kerja, ideologi kapitalis yang didorong WTO, maka nafsu besarnya
adalah menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan terbuka untuk
investasi asing," kata Darmaningtyas dalam webinar Fraksi PKS DPR, Senin (31/8/2020).
Darmaningtyas menyoroti perubahan pasal 65 UU Sisdiknas dan Pasal 90 UU Pendidikan Tinggi
tentang persyaratan lembaga asing untuk bisa mendirikan pendidikan di Indonesia.
Pada kedua Undang-undang tersebut terdapat persyaratan lembaga pendidikan asing di
Indonesia harus terakreditasi di negaranya. Serta bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri
dan swasta yang terakreditasi.
"Maka di RUU Omnibus Law tidak ada lagi persyaratan itu, ya lembaga pendidikan abal-abal di
negara sana pun juga boleh mendirikan atau buka cabang di Indonesia," ungkap
Darmaningtyas.
Sementara itu, pasal yang mengatur tentang sanksi pidana di UU Sisdiknas juga dihapus.
Darmaningtyas mengatakan sanksi tersebut diganti menjadi sanksi yang bersifat administratif.
Menurut Darmaningtyas , penghapusan sanksi ini bertujuan agar lembaga asing mudah
membuka cabang di Indonesia tanpa terikat sejumlah aturan.
"Jadi sanksi-sanksi yang ada di RUU Cipta Kerja ini lebih banyak sanksi administratif, paling
penutupan saja. Wajar apabila dalam undang-undang semua sanksi dihapuskan karena ingin
membuka kemudahan dalam tenaga asing dan pengajar di Indonesia tanpa mengikuti ketentuan
yang ada," pungkas Darmaningtyas ..
44
