Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 143
Judul Pemprov DKI Buka 6 Posko Pengaduan dan Pengawasan THR
Nama Media detik.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5539588/pemprov-dki-buka-6-posko-
pengaduan-dan-pengawasan-thr
Jurnalis Tiara Aliya Azzahra
Tanggal 2021-04-20 16:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Pertama
kepada suku dinas-suku dinas untuk buat posko pengawasan THR. Kan kemarin sudah dibuat
kementerian di tingkat nasional, sekarang di tingkat daerah. Sampai dengan tingkat suku dinas
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Kedua
setelah dibuatkan posko kita memberikan sosialisasi, dan sekarang sedang sosialisasi terus nih.
Kemarin kita lakukan ke teman-teman Kadin, dalam waktu dekat dengan Apindo. Dalam arti kata
kita sosialisasikan terkait masalah edaran Kemenaker. Dan yang saya kuatkan edaran dari kita
bahwa (wajib) melakukan pembayaran THR tepat waktu dan tidak dicicil
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Pekan ini
udah boleh melapor.
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Kita lihat
kode dan sektor perusahaan. Kalau dia mampu kita tolak. Kalau tergolong sektor yang nggak
mampu ya kita setujui. Perusahaan seperti di mall kan kelihatan tuh. Dibolehkan 50% tapi
kenyataannya sekarang paling tinggi 20% isinya. Nah kalau yang mengajukan seperti itu nggak
perlu lagi saya harus tanya lagi, ya saya langsung silahkan boleh
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta) Kami secara
otomatis juga akan melakukan pengawasan dan juga menerima aduan apabila ada perusahaan
yang tidak menaati ketentuan tersebut
Ringkasan
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta membuka posko pengaduan
dan pengawasan pemberian tunjangan hari raya ( THR ). Hal ini untuk menindaklanjuti SE
Kemenaker mengenai pembayaran THR keagamaan. "Pertama kepada suku dinas-suku dinas
untuk buat posko pengawasan THR. Kan kemarin sudah dibuat kementerian di tingkat nasional,
sekarang di tingkat daerah. Sampai dengan tingkat suku dinas," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
142