Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021
P. 141
DPRD MINTA GUBERNUR KEPRI BUKA POSKO PENGADUAN THR
Tanjungpinang - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin
meminta gubernur setempat, Ansar Ahmad membuka posko pengaduan THR Idul Fitri 1442
Hijriah untuk memfasilitasi keluhan pekerja/karyawan perusahaan.
Wahyudin menyarankan Pemda Kepri membuka posko THR di seluruh kabupaten/kota di daerah
itu. Apalagi, seperti Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan yang memiliki
banyak perusahaan besar.
"Harapan kami dalam bulan ini, posko THR sudah dibuka," kata Wahyudin di Tanjungpinang,
Selasa (20/4).
Melalui posko THR tersebut, kata dia, Pemda bisa bertindak cepat dan akurat menangani
pengaduan THR yang menjadi hak para pekerja.
Dia juga meminta perusahaan membayar penuh THR pekerja paling lambat tujuh hari sebelum
Lebaran, hal itu merujuk pada Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Apabila ada perusahaan yang tidak mampu atau enggan membayarkan THR kepada pekerja,
Pemda harus segera menindaklanjuti dengan memintai keterangan. "Harus ditanyai, alasan
perusahaan tidak mampu bayar THR. Kalau enggan bayar, pastikan ada sanksi tegas untuk
mereka," ucapnya.
Politikus PKS itu tak menampik di tengah kondisi ekonomi sulit imbas pandemi COVID, tidak
sedikit perusahaan yang kesulitan dalam hal pembayaran THR kepada pekerja.
Menurut dia, hal ini perlu jadi pertimbangan Pemda dalam mencari formulasi yang tepat bagi
perusahaan dan pekerja menyangkut pembayaran THR tersebut.
"Misalnya, ada opsi pembayaran THR dicicil atau ditunda. Tapi, kesepakatannya harus jelas, ada
perjanjian hitam di atas putih perusahaan dan karyawan," katanya.
Lebih lanjut, Wahyudin menyampaikan DPRD siap membantu Pemda mengawal pembayaran
THR para pekerja.
Pihaknya akan menampung aduan pekerja yang tidak mendapatkan.THR dari perusahaan
tempat bekerja. Selanjutnya meneruskan ke perusahaan terkait. "Pengaduan dapat disampaikan
melalui SMS atau telepon," ujar dia.
Dia mengutarakan dengan adanya posko THR tersebut, akan lebih mudah bagi pihaknya
memantau pembayaran THR oleh perusahaan ke pekerja.
"Kalau ada posko THR akan memudahkan. Perusahaan mana yang tidak bayar THR, terpantau
oleh anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing," kata Wahyudin.
140
