Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Judul DPRD minta Gubernur Kepri buka posko pengaduan THR
Nama Media ijn.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://ijn.co.id/dprd-minta-gubernur-kepri-buka-posko-pengaduan-
thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-20 16:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Wahyu Wahyudin (Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau) Harapan kami
dalam bulan ini, posko THR sudah dibuka

negative - Wahyu Wahyudin (Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau) Harus ditanyai,
alasan perusahaan tidak mampu bayar THR. Kalau enggan bayar, pastikan ada sanksi tegas
untuk mereka

negative - Wahyu Wahyudin (Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau) Misalnya, ada
opsi pembayaran THR dicicil atau ditunda. Tapi, kesepakatannya harus jelas, ada perjanjian
hitam di atas putih perusahaan dan karyawan

negative - Wahyu Wahyudin (Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau) Pengaduan
dapat disampaikan melalui SMS atau telepon

negative - Wahyu Wahyudin (Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau) Kalau ada posko
THR akan memudahkan. Perusahaan mana yang tidak bayar THR, terpantau oleh anggota DPRD
di daerah pemilihan masing-masing

Ringkasan

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin meminta gubernur
setempat, Ansar Ahmad membuka posko pengaduan THR Idul Fitri 1442 Hijriah untuk
memfasilitasi keluhan pekerja/karyawan perusahaan. Wahyudin menyarankan Pemda Kepri
membuka posko THR di seluruh kabupaten/kota di daerah itu. Apalagi, seperti Kota Batam,
Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan yang memiliki banyak perusahaan besar.

139