Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

TEROBOSAN REGULASI DEMI AKSELERASI EKONOMI

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi-wijono menyebutkan,
pembahasan Omnibus Law membuka peluang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
Omnibus Law Cip-ta Kerja rampung pada Agustus ini. Sejauh ini, sepertiga bab dari total 15 bab
yang ada dalam beleidsudah selesai dibahas.

Susiwijonosebagai ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk pembahasan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja menyebutkan, pembahasan beleid sudah dilakukan lebih dari 10 kali bersama
di Panja Badan Legislatif (Baleg) DPR. Setiap pekan, setidaknya tiga sampai empat kali, rapat
dilakukan.

Mempercepat pembahasan secara optimal menjadi target utama pemerintah sekarang. "Apakah
bisa segera selesai atau tanggal 17 Agustus? Kami targetnya yang penting pembahasan optimal.
Mudah-mudahan bisa segera selesai," ujar Susiwijono dalam konferensi pers virtual, awal
Agustus lalu.
Dari total 15 bab, Susiwijono menjelaskan, sebanyak lima bab sudah dibahas dalam Panja Baleg.
Termasuk di antaranya tiga bab besar, seperti perizinan berusaha, yang berkontribusi lebih dari
50 persen terhadap substansi belei'd.

Klaster ketenagakerjaan yang mendapatkan perhatian banyak pihak, juga terus dibahas antara
pemerintah bersama serikat pekerja Susiwijono mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah sudah melaporkan hasil pembahasannya ke empat menteri koordinator. Ditargetkan,
pembahasan klaster ini sudah bisa dilakukan di Panja Baleg pertengahan Agustus.

Susiwijono menjelaskan, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena situasi saat ini yang
sangat membutuhkan penerapan poin-poin dalam beleid tersebut. Tapi, ia tidak menyebutkan
urgensi yang dimaksud secara detail. "Kondisi sekarang, kita sangat membutuhkan RUU Cipta
Kerja ," kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia
mengatakan, urgensi penyelesaian RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena dampaknya yang
signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja melalui investasi. Dampak berikutnya,
pendapatan masyarakat jadi lebih pasti.
Bahlil menjelaskan, RUU Cipta Kerja terdiri atas 11 klaster, 15 bab, 174 pasal yang semuanya
berorientasi pada izin usaha dan investasi. "Maka, Omnibus Law ini adalah pintu masuk kita
untuk menciptakan lapangan pekerjaan," kata Bahlil dalam diskusi virtual bertajuk 'Strategi
Menarik Investasi di Jakarta', awral Agustus.

Saat ini, Bahlil menyebutkan, setidaknya ada 17 juta orang yang sedang membutuhkan
pekerjaan. Sebanyak tujuh juta sampai delapan juta orang merupakan pengangguran terdampak
pandemi Covid-19 dan 2,5 juta angkatan kerja baru. Sisanya adalah pengangguran yang belum
mendapatkan pekerjaan sejak sebelum pandemi.

Permasalahan ini dinilai Bahlil dapat diselesaikan dengan perbaikan secara struktural dari sisi
investasi. Sedangkan iklim investasi Indonesia dapat membaik dengan syarat, segera
menyelesaikan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional. Ia setuju konsumsi merupakan kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi.
Namun, harus diingat juga, konsumsi akan terjadi bila ada kepastian pendapatan. Kepastian
pendapatan diraih bila ada lapangan pekerjaan. Lapangan kerja terbentuk jika ada investasi.

12